Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, masih banyak masalah yang penting yang harus dilakukan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said dibanding melaporkan adanya anggota DPR yang mencatut nama presiden dan wakil presiden tentang permintaan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Ada persoalan krusial yang lebih penting dimana Menteri Sudirman Said justru acap kali memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada PT Freeport tersebut, salah satunya pemberian izin ekspor," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Fadli juga menilai, Menteri ESDM diduga melanggar UU Minerba tentang pendirian smelter.

"Ada UU yang mengharuskan bahwa untuk ekspor harus memiliki smelter, jadi tidak di ekspor bahan baku mentah. Tetapi kita ketahui, justru menteri ESDM itu memberikan keleluasaan kepada Freeport untuk mengeksport padahal belum ada semelter," ujar politikus Gerindra itu.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur secara tegas bahwa perusahaan pertambangan harus melakukan pengolahan dan pemurnian serta mengeskpor hasil tambangnya setelah hasil pemurnian,