Antalya (ANTARA News) - Tiongkok meningkatkan dukungan likuiditas kepada Indonesia melalui skema bilateral swap currency arrangement dari 15 miliar dolar AS menjadi 20 miliar dolar AS.

"Indonesia menyambut baik tambahan likuiditas mata uang dari 15 miliar menjadi 20 miliar dolar AS," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Hotel IC Santai Antalya Turki, Minggu malam waktu Turki.

Menkeu menyebutkan dukungan dari Tiongkok itu bisa digunakan untuk memperkuat cadangan devisa jika sewaktu-waktu diperlukan.

Menkeu menyebutkan di sela KTT G20 Pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan pertemuan bilateral. Selain dukungan likuiditas, Tiongkok juga berkomitmen melakukan investasi bidang infrastruktur dan sektor manufaktur.

"Salah satunya alumuminium. Ini hilirisasi industri bauksit," katanya.

Tiongkok juga berkomitmen mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Asia Investment and Infrastructure Bank (AIIB) yang juga beperan dalam manajemen maupun pengembangan proyek.

Dalam kesempatan itu Tiongkok juga minta dukungan atas keketuaan mereka di G20 pada 2016. Mereka mengusulkan empat tema yaitu inovasi, arsitektur keuangan internasional, isu pembangunan serta trade and investasi.

Sementara itu mengenai perlambatan ekonomi dunia, Menkeu menyebutkan dalam pertemuan G20 dibahas prediksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF yang tahun 2015 hanya 3,1 persen dibanding tahun 2014 3,3 persen dan tahun 2016 diperkirakan 3,6 persen.

Menurut Menkeu, tren perlambatan harus diatasi. Tanda adanya perlambatan adalah anomali pertumbuhan perdagangan dunia yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB.

Perlambatan harus diatasi bersama dengan menggerakkan ekonomi dometik seperti yang dilakukan Tiongkok dan Indonesia dan proteksi perdagangan dihilangkan.

Menurut Bambang, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi perlambatan ekonomi.

Presiden juga menyampaikan perlunya reformasi arsitektur kauangan global seperti IMF dan berkembangnya pemakaian mata uang di luar dolar AS untuk perdagangan bilateral antar negara sehingga ketergantungan terhadap dolar AS bisa dikurangi.

Indonsia juga berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2018. Kuncinya adalah adanya paket-paket stimulus untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Indonesia juga mendukung kerja sama perpajakan dan diharapkan tidak ada praktik tranfer pricing dalam bentuk berkurangnya penerimaan negara dari suatu negara, dengan demikian data perpajakan bisa diakses semua pihak dan penyembunyian objek pajak dapat dihindari," kata Menkeu.