Bekasi (ANTARA News) - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan meminta klarifikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait tanggung jawab pengelolaan lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.

"Pengelola TPST Bantargebang yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) menyatakan seluruh tanggung jawab pihaknya telah dipenuhi, kecuali tanggung jawab lingkungan karena dibebankan kepada Pemprov DKI," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata di Bekasi, Sabtu.

Menurut dia, dalam rapat tertutup pihaknya dengan PT GTJ (13/11) diketahui sejumlah poin perjanjian kerja sama pengolahan sampah DKI di Bantargebang yang menjadi tanggung jawab PT GTJ telah seluruhnya dipenuhi.

Adapun sejumlah tanggung jawab yang dimaksud di antaranya teknologi landfill atau penimbunan sampah pada suatu lubang tanah dan teknologi and anaerobic digestion (galvad) untuk mengolah produk bio-degradable diproses dan dipecah menjadi biogas, serta teknologi komposting.

Sementara sejumlah tanggung jawab lingkungan seperti perbaikan Jalan Pangkalan 5, pengadaan sumur artesis, penurapan Kali Ciasem, pengadaan obat-obatan, sumur pantau, reablitasi sekolah, saluran air, serta kendaraan operasional dibebankan kepada Pemprov DKI.

"Itu adalah keterangan versi PT GTJ yang kita himpun sebelumnya. Makanya kita akan undang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk mengklarifikasinya," katanya.

Ariyanto mengaku tidak mengetahui perihal realisasi seluruh kesepakatan tersebut, karena laporan kegiatannya tidak disampaikan kepada Pemkot Bekasi, melainkan langsung ke Pemprov DKI.

"Hanya saja, hasil kerja PT GTJ itu langsung dilaporkan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang memiliki perjanjian dengan pengelola. Mereka klaim terlaksana, tapi laporannya ke DKI," katanya.

Pihaknya mengaku telah mengagendakan pertemuan bersama dengan Pemprov DKI di TPST Bantargebang, Rabu (18/11) guna membahas jalan keluar atas persoalan tersebut.