Kediri (ANTARA News) - Presiden RI Joko Widodo lebih menyolidkan lagi partai pendukung pemerintah setelah adanya sinyal dan komunikasi intensif dengan petinggi PAN daripada membahas isu "reshuffle" kabinet jilid II.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa saat ini nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak lagi populer dan digunakan. KIH merupakan koalisi partai politik di Indonesia yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden.

"Waktunya KIH tidak lagi digunakan, tidak lagi dipopulerkan, tetapi partai pendukung," katanya pada wartawan ditemui dalam kegiatan wayangan di rumahnya, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat (13/11) malam.

Ia menyebutkan sejumlah partai baru secara terang-terangan melakukan pendekatan, di antaranya PAN. Secara terbuka, PAN menyampaikan menjadi partai pendukung pemerintah.

Menurut dia, Presiden Jokowi pasti akan memberikan representasi pada partai pendukung pemerintah, termasuk alokasi kursi di pemerintahan Jokowi. Namun, tentang berapanya, hal itu menjadi kewenangan Presiden.

Ia pun juga menegaskan bahwa sampai saat ini Presiden dan Wakil Presiden RI belum membicarakan soal keputusan reshuffle kabinet. Keputusan itu juga ditegaskan oleh Presiden saat rapat di Jakarta.

"Semalam di Jakarta ada pertemuan pimpinan KIH dan Presiden dengan Wakil Presiden. Jadi, reshuffle belum diadakan dalam waktu dekat ini, tetapi waktunya tentunya Presiden dan Wakil Presiden yang tahu," jelasnya.

Ia juga enggan berbicara lebih panjang, termasuk penggantian jabatan beberapa menteri yang dinilai belum bisa memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah.

Pramono Anung hanya menegasakan bahwa pada saat ini berupaya menyolidkan partai pendukung sehingga bisa lebih solid dan kuat di parlemen maupun pemerintahan.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membawa partainya bergabung mendukung pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan dalam beberapa kesempatan. Dia menegaskan bahwa partainya siap bergabung dengan pemerintah menjadi anggota kabinet.

PAN bahkan sudah menyiapkan sejumlah nama kader partainya sebagai calon menteri, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Namun, Zulkifli selalu membantah jika dukungan itu harus dibayar dengan kursi di dalam kabinet.