Lima provinsi siap pasok sapi ke DKI
13 November 2015 22:14 WIB
Ilustrasi--Peternak menunggu sapi miliknya yang dijual di pasar sapi, Pakis, Malang, Jawa Timur, Kamis (12/11). Pemerintah menyiapkan skema pembangunan klaster sapi di beberapa daerah sebagai tempat produksi dan meningkatkan produksi sapi lokal untuk mewujudkan program swasembada pangan dan daging pada tahun 2019. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)
Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak lima provinsi sentra peternakan sapi, yakni Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan siap memasok ternak sapi ke DKI Jakarta untuk memenuhi konsumi daging di wilayah ibukota.
Untuk merealisasikan hal itu, Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur NTB Zainul Majdi, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, serta perwakilan ketiga provinsi lainnya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, dengan disaksikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, dukungan pemerintah terhadap penyediaan daging sapi di Jakarta sebagai upaya untuk menstabilkan harga komoditas pangan hasil ternak tersebut, bukan merupakan monopoli terhadap perdagangan sapi.
"Ini hanya untuk menstabilkan harga, lagi-lagi ini bukan monopoli," ujarnya
Kementerian Pertanian menjembatani distribusi sapi dari daerah penghasil daging sapi ke DKI Jakarta, karena besarnya konsumsi daging di Jakarta yang mencapai setara 720 ribu ekor sapi dalam setahun atau 60.000 ekor per bulan.
Meskipun demikian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tak dapat menjamin daerah-daerah hinterland sapi bagi Jakarta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sapi, oleh karena itu masih terdapat kemungkinan pemerintah melakukan impor sapi mengingat besarnya kebutuhan dari masyarakat di Jabodetabek.
"Untuk Impor itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan, tidak dengan keingingan," ujar Mentan.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyatakan, pemerintah DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah hanya akan melakukan perdagangan sapi dengan daerah produsen sebanyak 30 persen dari total konsumsi yang dibutuhkan.
"Kita tidak akan lebih dari 30 persen, kalau lebih 30 persen akan merugikan pengusaha lainnya. Yang pasti kami telah batasi tidak akan pernah menguasai di atas 30 persen. Jelas secara bisnis sudah tidak sehat," katanya.
Terkiat pengangkutan sapi tersebut dari daerah ke Jakarta, Gubernur menyatakan, saat ini Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan kapal untuk pengangkutan ternak itu ke ibu kota.
"Saat sapi dibawa ke Jakarta dengan menggunakan kapal-kapal gabungan, kesehatan sapi tidak terjaga sehingga saat tiba di Jakarta sapi-sapi tersebut tidak sehat," katanya.
Pada kesempatan itu Ahok menginginkan bisnis yang sehat dengan pebisnis sapi agar harga sapi dapat stabil dan inflasi terhadap harga sapi dapat ditekan.
"Ini bisnis ke bisnis, saya juga ingin agar pengusaha bersama-sama sehingga ada persaingan," ujarnya.
Terkait pebisnis impor, dia juga menghimbau untuk bersaing secara sehat. Hal itu mengingat masih adanya pebisnis impor sapi yang bersaing secara tidak sehat.
"Selama ini ada satu dua yang nggak betul, dia mempermainkan dan semua jadi kena getahnya", katanya.
Untuk merealisasikan hal itu, Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur NTB Zainul Majdi, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, serta perwakilan ketiga provinsi lainnya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, dengan disaksikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, dukungan pemerintah terhadap penyediaan daging sapi di Jakarta sebagai upaya untuk menstabilkan harga komoditas pangan hasil ternak tersebut, bukan merupakan monopoli terhadap perdagangan sapi.
"Ini hanya untuk menstabilkan harga, lagi-lagi ini bukan monopoli," ujarnya
Kementerian Pertanian menjembatani distribusi sapi dari daerah penghasil daging sapi ke DKI Jakarta, karena besarnya konsumsi daging di Jakarta yang mencapai setara 720 ribu ekor sapi dalam setahun atau 60.000 ekor per bulan.
Meskipun demikian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tak dapat menjamin daerah-daerah hinterland sapi bagi Jakarta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sapi, oleh karena itu masih terdapat kemungkinan pemerintah melakukan impor sapi mengingat besarnya kebutuhan dari masyarakat di Jabodetabek.
"Untuk Impor itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan, tidak dengan keingingan," ujar Mentan.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyatakan, pemerintah DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah hanya akan melakukan perdagangan sapi dengan daerah produsen sebanyak 30 persen dari total konsumsi yang dibutuhkan.
"Kita tidak akan lebih dari 30 persen, kalau lebih 30 persen akan merugikan pengusaha lainnya. Yang pasti kami telah batasi tidak akan pernah menguasai di atas 30 persen. Jelas secara bisnis sudah tidak sehat," katanya.
Terkiat pengangkutan sapi tersebut dari daerah ke Jakarta, Gubernur menyatakan, saat ini Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan kapal untuk pengangkutan ternak itu ke ibu kota.
"Saat sapi dibawa ke Jakarta dengan menggunakan kapal-kapal gabungan, kesehatan sapi tidak terjaga sehingga saat tiba di Jakarta sapi-sapi tersebut tidak sehat," katanya.
Pada kesempatan itu Ahok menginginkan bisnis yang sehat dengan pebisnis sapi agar harga sapi dapat stabil dan inflasi terhadap harga sapi dapat ditekan.
"Ini bisnis ke bisnis, saya juga ingin agar pengusaha bersama-sama sehingga ada persaingan," ujarnya.
Terkait pebisnis impor, dia juga menghimbau untuk bersaing secara sehat. Hal itu mengingat masih adanya pebisnis impor sapi yang bersaing secara tidak sehat.
"Selama ini ada satu dua yang nggak betul, dia mempermainkan dan semua jadi kena getahnya", katanya.
Pewarta: Subaqyo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
Tags: