Phan Rang - Tap Cham, Ninh Thuan, Vietnam (ANTARA News) - Anggota Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional Arnold Soetrisnanto mengatakan bahwa Indonesia memang memerlukan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan energi di seluruh wilayah yang semakin sulit dilakukan melalui sumber energi lain.

"Energi nuklir merupakan suatu pilihan yang diperlukan Indonesia. Kalau dari segi kebutuhan sudah tidak perlu ditanyakan lagi, kita sudah butuh (energi nuklir)," kata Arnold Soetrisnanto di Phan Rang - Tap Cham, Vietnam, Jumat.

Pernyataan tersebut dia sampaikan di sela-sela acara Lokakarya bertema "Public Acceptance of Nuclear Technologies: Sharing Asian Experience" yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Nuklir Vietnam (VAEA) bekerja sama dengan BUMN Nuklir Rusia Rosatom.

Menurut Arnold, sumber-sumber energi yang digunakan di Indonesia saat ini untuk pasokan listrik, seperti batu bara, sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk memenuhi kebutuhan listrik satu tahun bila memanfaatkan energi dari batu bara maka harus ada sekitar 200 juta ton batu bara per tahun yang harus disuplai ke PLTU (pembangkit listrik tenaga uap)," ujar dia.

"Hal ini perlu disampaikan ke kalangan pemasok batu bara. Apakah mereka mampu memasok batu bara sebanyak 200 juta ton per tahun," lanjut dia.

Dia juga menilai bahwa ketahanan energi Indonesia sudah termasuk dalam tahap krisis karena kebutuhan energi di daerah-daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, sudah seringkali tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Hal itu, kata dia, terbukti dengan sering adanya pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah, seperti di Sumatera dan di Kalimantan.

"Ketahanan energi Indonesia sebenarnya sih sudah krisis. Kalau melihat Jawa kayanya memang enak dan belum krisis, tetapi coba lihat di Sumatera dan Kalimantan itu sudah krisis listrik," jelas dia.

Dia juga mengungkapkan bahwa para pemerintah daerah sudah sering mendorong pemerintah pusat untuk memulai pembangunan PLTN guna memenuhi kebutuhan listrik di daerah, namun belum ada kemauan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat untuk rencana pembangunan PLTN.

"Dorongan dari pemerintah daerah sudah seringkali muncul dari dulu karena kebutuhannya di daerah. Koordinator dari gubernur-gubernur di Kalimanatan pernah kirim surat ke Ibu Megawati untuk bikin PLTN, tetapi tidak terlaksana," ungkap dia.

"Sekarang gubernur seluruh daerah di Sumatera tandatangan surat lagi kirim ke Jokowi untuk pembangunan PLTN, maka kita tunggu keputusan ini. Jadi, saya kira dorongan sudah banyak, tetapi saya tidak mengerti mengapa Pak Jokowi belum bisa memutuskan ya untuk nuklir," imbuh dia.

Padahal, lanjut Arnold, biaya untuk energi nuklir dari sisi ekonomi tidak semahal energi surya.

"Energi surya yang biayanya 25 sen per KwH diterima oleh pemerintah, tetapi ini nuklir yang 10 sen per KwH kok ngga diterima dan jadi opsi terakhir?" ucap dia, mempertanyakan.

Dari sisi lingkungan, tidak seperti penggunaan batu bara, penggunaan energi nuklir pun tidak menyumbang emisi karbondioksida (CO2), yang merupakan musuh utama bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang harus mencegah dampak dari pemanasan global.

"Kita harus lihat jauh ke depan, dari sisi itu, nuklir harusnya menang karena tidak mengeluarkan emisi. Maka untuk jangka panjang Indonesia harusnya dukung pemakaian energi nuklir ini, tetapi kok malah jadi pilihan terakhir?," ujar dia.

Untuk itu, Arnold berpendapat bahwa pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian lebih untuk membuat perencanaan energi yang memang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan energi yang ada.