Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, mendesak koleganya, Menteri ESDM, Sudirman Said, mengungkapkan nama politikus yang mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk melancarkan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, di Indonesia.

"Saya kira kalau sudah begitu, ya dibuka saja, karena sudah sempat di-omongin khan. Nanti kalau tidak diomongin, kredibilitasnya (Sudirman) jadi tidak bagus," kata Pandjaitan, di Hotel Shangri La, Jakarta, Jumat.


Dari sisi eksekutif, baru Pandjaitan, yang urusannya di bidang politik, hukum, dan HAM, yang melancarkan desakan ini dan mengingatkan Said soal kredibilitasnya itu.

Said, yang menceritakan pertama kali tentang adanya politisi Tanah Air meminta jatah atas nama Jokowi dan Kalla, harus berani menyelesaikan ceritanya dengan mengungkapkan siapa saja politisi itu.

"Kalau memang ada ya diungkap saja. Tanya saja ke menteri ESDM, khan dia yang tahu. Mana tahu saya, tidak ada waktu untuk bertanya itu. Itu urusan menteri ESDM," kata Pandjaitan.

Sebelumnya, Said menyebutkan ada tokoh politik yang mencoba menjual nama Jokowi dan Kalla kepada PT Freeport Indonesia, agar izin perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut berjalan mulus.

Politisi tersebut, kata Said, berlaku seolah menjadi jempatan penghubung. Sesuai kontrak, izin perusahaan asal AS itu akan berakhir pada 2021.

Saat itu, Said mengaku sudah melaporkan kejadian itu kepada Jokowi dan Kalla, agar mereka berdua bisa menindaklanjuti. "(Beliau) marah sekali," kata Said.



Walau Said menyatakan kepada media massa, bahwa beliau itu marah, namun tidak ada tindakan atau langkah apapun dari Jokowi atau Kalla terkait materi laporan Said itu.