Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Pusat tidak menetapkan bencana banjir yang terjadi di Jakarta, sebagai kategori bencana nasional, karena memandang pemerintah daerah masih dapat berfungsi dengan baik dan masih dapat melakukan tugas-tugasnya, demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi terbatas mengenai penanganan banjir di Kantor Presiden di Jakarta, Jumat. "Pemerintah DKI Jakarta masih dapat berfungsi dengan baik, masih dapat mengemban tugas-tugasnya. Dengan demikian kita tidak mengangkatnya menjadi masalah bencana nasional dan diambil over oleh Bakornas," katanya. Menurut Presiden, pemerintah pusat lebih memilih untuk melihat kondisi pemerintah daerah dalam menentukan status suatu bencana alam. "Masalah status ini mesti kita pastikan dalam rencana undang-undang tentang bencana alam yang sedang kita godok bersama di DPR karena setiap bencana pastinya isunya mengenai bencana nasional atau bukan," katanya. Jika sumber daya masih ada, lanjut presiden, maka semua upaya penanganan dapat ditangani pemerintah daerah dan dalam konteks tersebut Bakornas hanya bertugas membantu kebutuhan Pemda. "Kecuali, jika skalanya besar sekali, seperti yang terjadi di Aceh saat Pemda lumpuh tidak bisa apa-apa, maka pemerintah pusat akan mengambil alih," katanya. Saat ditanya pers, mengenai munculnya sejumlah usulan pemindahan ibukota dari Jakarta, Presiden Yudhoyono menolak berkomentar terlalu banyak. "Saya tidak bisa memberikan komentar terlalu dini," katanya. Pemindahan ibukota dari Jakarta, lanjutnya, barangkali di satu sisi bisa menghindarkan diri dari masalah struktural atau fundamental, tetapi di sisi lain dapat dibayangkan juga masalah dari segi sumber daya dan pendanaan yang akan muncul. "Oleh karena itu, silakan jika ada yang punya pendapat. Ini demokrasi, ini tempat kita menyatukan pikiran atau gagasan dan intelektualitas kita, tetapi sebagai Kepala Negara, saya tidak terlalu cepat memberikan statement tepat atau tidak tepat," katanya. Namun, Presiden juga mengatakan bahwa ide pemindahan ibukota tersebut akan melahirkan kompleksitas tersendiri. Presiden juga mengatakan, ide pemindahan ibukota pernah juga muncul beberapa waktu lalu, yaitu ke kota Jonggol di Bogor. "Tetapi, apakah Jonggol masih layak, itu perlu dilihat juga. Ide itu kita dengar ,tetapi sekarang kita masih prioritaskan ke penanganan banjir," kata Presiden Yudhoyono. (*)