Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdesa dan PDTT), terus berupaya mendorong percepatan pembangunan desa dan demi terciptanya pembangunan yang merata di segala bidang khususnya potensi sumber daya alam (SDA) dengan menggandeng kerja sama dengan sejumlah negara sahabat.

"Salah satunya, dengan membuka kembali komunikasi dengan pemerintah Jepang guna mendalami kemungkinan kerjasama," ungkap Menteri Desa dan PDTT Marwan Jafar, seusai menggelar pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki, di Jakarta, Senin.

Dalam keterangan persnya, Menteri Desa, Marwan Jafar, mengatakan, selain komitmen percepatan pembangunan desa tertuang dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 6 tahun 2015 tentang Desa. Pihaknya juga menggandeng berbagai pihak untuk berkontribusi dalam program percepatan pembanguana tersebut.

Dia menjelaskan, pertemuan tersebut diharapkan dapat membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Salah satu program ‘one village one product’ yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah Jepang.

"Kita akan bekerjasama dengan jepang dalam beberapa hal, termasuk one village one product. Kita (kerjasama) bukan baru merintis, namun melanjutkan kesepakatan yang pernah kita lakukan sebelumnya," kata Marwan.

"Kerjasama ini juga penting mengingat jepang punya percepatan teknologi. Dan dengan kemajuan teknologi tersebut, kita bisa mendapatkan ilmunya atau transfer of knowledge," tambahnya.

Selain itu, terdapat beberapa butir kesepakatan baru di beberapa bidang dalam pertemuan tersebut. Diantaranya, Pembangunan Perdesaan, Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Pembangunan Ekonomi Lokal, dan Informasi dan Komunikasi. “Kami juga membahas beberapa program yang menyangkut pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan di luar jawa,” ujarnya.

Marwan berharap, pengalaman Pemerintahan Jepang dalam sejumlah bidang itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan desa atau daerah tertinggal. Sehingga potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

"Best practices yang ada di pemerintah daerah di Jepang dapat kita ambil untuk dijadikan model sekaligus pembelajaran," katanya.