Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok harus mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan sampah di Jakarta.


Ahok juga seharusnya membangun fasilitas pengolahan sampah untuk menanggulangi persoalan sampah.



"Untuk sampah, saya belum melihat ada terobosan baru dari gubernur yang sekarang. Padahal sampah di Jakarta ini, jika tak dikelola dengan baik bisa jadi bencana nasional," kata Idris, di Jakarta, Kamis.




"Cobalah pemerintah Provinsi DKI introspeksi kebijakannya soal sampah," kata dia.


Cerita seperti selalu berulang. Lagi terjadi ratusan truk sampah Dinas Kebersihan DKI dihadang sejumlah warga dan organisasi masyarakat di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, saat akan membuang sampah di TPST Bantargebang beberapa waktu lalu.

Warga protes keras bau tidak sedap dari truk sampah yang melintas dan mengklaim jalan rusak karena terus dilalui truk Dinas Kebersihan DKI. Hal ini sudah lama sekali terjadi.

Penolakan itu membuat Ahok yang dikenal sering marah-marah, kembali marah, dan akan membawa permasalahan ke jalur hukum.

"Harusnya, dengan APBD cukup besar, tiap wilayah administrasi di Jakarta masing-masing sudah punya TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)," kata Idris.




"Instalasi itu dilengkapi dengan alat sampah terpadu Intermediate Treatment Facility atau ITF (fasilitas pengolahan sampah) untuk mengurangi jumlah sampah sebelum masuk ke TPST," kata Idris.

Dia mengatakan ITF bisa mengurangi jumlah sampah dengan diubah menjadi energi alternatif dan pupuk kompos sebelum masuk ke pembuangan akhir.

"Hampir semua kota di dunia itu sudah ada bangunan ITF. Jangan bayangkan lokasinya seperti lautan sampah. Bangunannya seperti pabrik, tertutup, rapi, modern dan peralatannya canggih dan pastinya tidak menyebarkan bau. Dan ini belum ada di Jakarta," kata Idris.