Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, mengatakan, dua kepengurusan Partai Golkar memilih jalan perdamaian melalui silaturrahmi nasional sehingga dalam waktu secepatnya akan kembali bersatu.

"Harus diakui putusan kasasi Mahkamah Agung, tidak ada salah satu kubu yang disahkan, sehingga jalur perundingan damai untuk mencapai bersatunya Partai Golkar perlu dilakukan," kata Laksono, pada acara silaturahmi nasional Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu malam.


Kubu satu lagi adalah kubu Munas Bali, yang "menghasilkan" kepengurusan Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie. Sepanjang sejarah Partai Golkar sejak bernama Sekretariat Bersama Golkar, baru kali ini kepengurusannya terbelah secara sangat transparan dan saling klaim keabsahan masing-masing.

Hadir antara lain sesepuh Partai Golkar yakni mantan Menteri Kehakiman, Oetojo Oesman, mantan menteri Koperasi, Soebijakto Tjakrawedaya, mantan Menteri Keuangan, JB Soemarlin, putri mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanto Rukmana, Wakil Presideh, Jusuf Kalla, mantan menteri Tenaga Kerja, Fahmi Idris, Menko Polhukkam, Luhut Panjaitan, dan Ketua DPR, Setya Novanto.


Sekitar dua bulan lagi digelar Pilkada serentak, pada 9 Desember 2015. Kontestasi para calon pemimpin pemerintahan di kota, kabupaten, dan provinsi menjadi hal penting bagi eksistensi partai politik.

Menurut Laksono, selama hampir setahun Partai Golkar berselisih, yang diwarnai saling curiga dan saling tuding di antara kedua kubu. "Tapi malam ini kami saling respek untuk bersatu," katanya.

Dia menjelaskan, betapapun beratnya persoalan yang dihadapi Partai Golkar, tapi jika semua pihak sama-sama memiliki tekad untuk bersatu maka dapat bersatu.

Pada kesempatan tersebut, Laksono memuji langkah Kalla yang terus memediasi untuk menyatukan Paryai Golkar.

"Pak JK meminta kedua kepurusan Partai Golkar untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional dengan melepas ego masing-masing, yakni mengikuti Pilkada serentak," katanya.

Menurut Laksono, hasilnya Partai Golkar dapat mengikuti Pilkada serentak 2015 di 246 daerah.

Dia menegaskan, meskipun format penyatian Partai Golkar belum final, tapi kedua kepengurusan sepakat untuk bersama-sama menggunkan kantor DPP Partai Golkar mulai Senin (2/11).

"Sebelum acara malam ini, saya juga sudah bertemu satu kali dengan Pak Aburizal untuk membicarakan penyatuan Partai Golkar," katanya.

Agung dan Aburizal, kata dia, memiliki pandangan bahwa perselisihan Partai Golkar harus segera diakhiri.