Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah akan membahas sejumlah pos anggaran kementerian yang perlu menjadi perhatian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

"Memang KMP (Koalisi Merah Putih) ada mempertanyakan pos-pos anggaran yang perlu menjadi perhatian. Kita akan membahas lagi," kata Jusuf Kalla, saat ditemui di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Kamis.

Menurut JK, dirinya akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terkait kebuntuan pengesahan APBN 2016 oleh DPR RI yang batas waktunya jatuh pada Jumat (30/10).

Selain itu, terkait dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp130 triliun, JK menjelaskan tidak mungkin jumlahnya begitu besar.

"Silpa itu kalau lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran. Sekarang kan pajak tidak mencapai target karena ekonomi begini, maka tidak mungkin dengan Silpa itu," ujar JK lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan tidak ada yang terganjal dari pembahasan RAPBN 2016.

Agus mengatakan masing-masing komisi telah melakukan pembahasan dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra.

"Mudah-mudahan sebelum rapat Bamus, RAPBN 2016 bisa selesai disepakati, atau setidaknya Bamus tetap mengagendakan dulu pengesahan RAPBN 2016 sambil menunggu yang mungkin dapat diselesaikan hingga malam ini," kata Agus pula.