Jakarta (ANTARA News) - Hasil temuan terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan mayortas publik atau 64,63 persen responden mengingnkan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membentuk sejenis menteri utama agar kinerja pemeritahan lebih baik pasca setahun Kabinet Jokowi-JK.

Peneliti LSI Denny JA, Dewi Arum kepada pers di Jakarta, Kamis, mengatakan, menteri utama adalah orang yang dipercaya Presiden Jokowi untuk membantunynya mengelola pemerintahan atau menjadi "operator" pemerintahan.

Dalam survei itu tentang Pasca Setahun Jokowi-JK dibutuhan menteri utama itu hanya 31,71 persen publik yang tidak mendukung menteri utama dan sisanya 3,66 persen tidak menjawab.

Survei tersebut dilaksanakan pada 25-27 Oktober 2015 dengan jumlah responden 600 orang, menggunakan metode quickpoll (smartphone LSI) dan multistage random sampling, dan tingkat kesalahan sekitar 4 persen.

Dewi menjelaskan, dukungan terhadap keberadaan menteri utama merata di semua segmen masyarakat, baik yang tinggal di pedesaan maupun pekotaan, dan yang berpendidikan rendah maupun tinggi.

Dari data gabungan kuantitatif dan kualitatif, ada sejumlah alasan yang mendasari dukungan publik terhadap wacana menteri utama, yaitu pertama merosotnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Kabinet Kerja selama setahun ditandai berupa empat rapor merah (kepuasan kurang 50 persen) bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial, sedang rapor biru (kepuasan di atas 50 persen) hanya satu yaitu bidang keamanan.

Kedua, memburuknya citra partai politik pendukung Pemerintahan Jokowi-JK, antara lain tertangkapnya sejumlah kader parpol atas dugaan korupsi oleh KPK.

Ketiga, belum solidnya kementerian dalam Kabinet keja, yang ditandai masih terjadi perbedaan pendapat program antar pembantu pesiden. Keempat, bencana asap dalam dua bulan terakhir yang belum kunjung selesai.

Dewi menjelaskan, keempat alasan tersebut yang mendasari publik untk menyetujui adanya menteri utama dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, yang memiliki tiga tugas utama, yakni mempertajam program sukses presiden, menkoordinasikan para menteri, dan menjembatani hubungan presiden dengan pihak luar.

"Sistem tata negera kita memang tidak mengenal adanya perdana menteri atau menteri utama, tetapi presiden bisa memberi tugas tambahan kepada menteri atau pejabat yang dipercayainya," tambah Dewi.

Dari survei LSI itu ditemukan sejumlah nama-nama yang mendapat dukungan publik sebagai calon menteri utama, antara lain Luhut Pandjaitan (52,30 persen), Rini Soemarno (9,80 persen), Rizal Ramli (8,70 persen), lainya (7,90 persen) dn tidak menjawab (7 persen).