Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia mengatakan kepastian pengesahan APBN 2016 pada Oktober 2015 akan mengundang respons positif para pelaku pasar mengingat keberlanjutan pembangunan terus terjaga.

"Jika disetujui pada sidang paripurna besok (Jumat,30/10), itu menunjukkan disiplin institusi Indonesia, khususnya pemerintah dan DPR. Itu juga memberikan kepastian (realisasi pembangunan) 2016," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus sebelum rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah dan BI untuk mengambil keputusan Undang-undang APBN 2016.

Pada Kamis adalah hari terakhir masa pembahasan di tingkat I DPR, sebelum diambil keputusan pada sidang paripurna DPR, Jumat (30/10) esok.

Agus mengatakan, jika APBN 2016 disahkan Jumat (30/10), pemerintah akan memiliki keleluasaan untuk mengoptimalisasi penggunaan belanja negara, yang pada 2016 diusulkan Rp2.095 triliun.

"Khususnya untuk anggaran belanja modal untuk infrastruktur, untuk program sosial, untuk belanja daerah," ujarnya.

Hingga Kamis (29/10), postur sementara RAPBN 2016 yang disepakati pemerintah dan DPR mencantumkan pemerintah memiliki anggaran belanja negara sebesar Rp2.095 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun. Defisit anggaran ingin dikendalikan pemerintah maksimal 2,15 persen.

Dengan garis besar postur anggaran seperti itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen.

Namun, beberapa fraksi partai politik mengungkapkan meminta sejumlah perubahan pagu anggaran belanja. Di antaranya peningkatan pagu belanja dana desa yang dianggarkan Rp47 triliun, dan juga anggaran untuk alusista.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan partainya juga mengusulkan penurunan pagu belanja negara dalam RAPBN 2016, mengingat target penerimaan yang menurutnya akan sulit tercapai di tengah ketidakpastian ekonomi global.