"Masalah kebakaran hutan harus mendasar kita selesaikan dengan program besar restorasi," kata Kalla, usai membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Kalla mengatakan, restorasi besar gambut perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan gambut sebagaimana aslinya. Lebih dari tiga bulan hampir separuh Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan beberapa provinsi lain serta Malaysia dan Singapura, terpapar asap kebakaran hutan dan lahan.
Belum dikalkulasi persis kerugian dari segala aspek, di antaranya ekonomi, bisnis, peluang, ekologi, kekayaan hayati, kesehatan dan keselamatan warga negara, dan lain-lain.
Menurut Kalla, pelaksanaan program restorasi juga membutuhkan waktu sekitar lima tahun dan biaya yang besar diperkirakan hingga puluhan triliun rupiah.
"Apa boleh buat dari pada begini setiap tahun. Karena itu harus terencana dan dari dasar, yaitu restorasi," kata dia.
Kalla yang berlatar belakang bisnis dan politik itu juga menegaskan, pemerintah akan keras dalam menyelesaikan permasalahan itu dan perusahaan-perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan harus bertanggung jawab.
"Tanggung jawab ongkosnya, tanggung jawab dendanya. Jadi hati-hati dari sekarang siapa pengusaha sawit yang salah urus sebelum diambil tindakan, perbaiki dari sekarang wilayahnya," kata Kalla.
Dia juga mengatakan, perusahaan besar yang punya program tanggung jawab sosial (CSR) bisa bersama-sama pemerintah untuk menangani masalah kabut asap.
Terkait bencana kabut asap yang terjadi saat ini yang diperparah dengan elnino juga bisa saja karena penyebab lain, misalnya dibakar atau terbakar, lahan gambut yang salah urus, salah pemanfaatannya juga salah izin.
Dia mengakui bahwa pemerintah sebelumnya maupun sekarang juga punya kesalahan besar karena terlalu banyak izin yang dipakai.
"Saya juga tanggung jawab karena saya juga pemerintahan masa lalu, karena terlalu banyak izin yang dipakai untuk hal-hal yang semestinya tidak. Tapi sudah terjadi maka perlu restorasi," jelas Kalla.
"Apa boleh buat dari pada begini setiap tahun. Karena itu harus terencana dan dari dasar, yaitu restorasi," kata dia.
Kalla yang berlatar belakang bisnis dan politik itu juga menegaskan, pemerintah akan keras dalam menyelesaikan permasalahan itu dan perusahaan-perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan harus bertanggung jawab.
"Tanggung jawab ongkosnya, tanggung jawab dendanya. Jadi hati-hati dari sekarang siapa pengusaha sawit yang salah urus sebelum diambil tindakan, perbaiki dari sekarang wilayahnya," kata Kalla.
Dia juga mengatakan, perusahaan besar yang punya program tanggung jawab sosial (CSR) bisa bersama-sama pemerintah untuk menangani masalah kabut asap.
Terkait bencana kabut asap yang terjadi saat ini yang diperparah dengan elnino juga bisa saja karena penyebab lain, misalnya dibakar atau terbakar, lahan gambut yang salah urus, salah pemanfaatannya juga salah izin.
Dia mengakui bahwa pemerintah sebelumnya maupun sekarang juga punya kesalahan besar karena terlalu banyak izin yang dipakai.
"Saya juga tanggung jawab karena saya juga pemerintahan masa lalu, karena terlalu banyak izin yang dipakai untuk hal-hal yang semestinya tidak. Tapi sudah terjadi maka perlu restorasi," jelas Kalla.