Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah terus mengintensifkan pemadaman titik api yang berada di sejumlah wilayah baik dengan personil militer dan kepolisian serta komponen lainnya dengan menggunakan berbagai peralatan.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden Jakarta, Selasa malam mengatakan kondisi di lapangan berdasarkan pemantauan memang masih memerlukan penanganan serius.

"Saya bersama, Pak Willem tadi kami melihat ke Ogan Kemiring Ilir ke Sumatera Selatan bersama Kapolri, Panglima TNI dan Ibu Siti, kita lihat mengenai perkembangan di daerah," kata Luhut.

Menko Polhukam menambahkan,"kekeringan masih cukup parah dan kita naik helikopter dan melihat tingkat kebakaran masih cukup parah di beberapa titik kami melihat langkah langkah yang dilakukan harus lebih masif."

Dipaparkannya, saat ini diperlukan tambahan 15 pesawat dan juga dari pengalaman BNPB dalam menangani kebakaran hutan dan asap yang pernah terjadi sebelumnya, bagaimana upaya yang tepat dan maksimal untuk memadamkan kebakaran.

Sementara itu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan titik api masih cukup banyak dan upaya pemadaman akan terus dilakukan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Pemerintah akan membagi tanggung jawab mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dengan pemerintah daerah dan perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan (HPH).

"Memang nantinya tidak dikerjakan oleh pemerintah pusat sendiri. Tapi pemerintah provinsi, kabupaten juga akan kita berikan beban yang sama dan kemudian juga perusahaan," kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan Antara bersama-sama dengan RRI dan TVRI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).

Kepala Negara mengatakan permasalahan kebakaran hutan dan juga asap sudah berlangsung selama 18 tahun terakhir sehingga harus segera diatasi sekaligus disiapkan pencegahannya agar tidak terus-menerus terjadi di masa mendatang.

"Korporasi juga harus bertanggung jawab dan mereka juga harus memiliki sarana dan prasarana untuk menghadapi kebakaran hutan, tidak bisa 18 tahun kita terbakar dan memiliki masalah yang sama," kata Presiden.

Penanganan asap dan kebakaran hutan yang terjadi tahun ini, Presiden mengatakan selain pemadaman api dengan mengerahkan 19.000 personil TNI dan Polri serta komponen lainnya, juga dilakukan pembangunan kanal-kanal pengendali kebakaran khususnya untuk lahan gambut.

"Solusi yang dikerjakan adalah membangun kanal bersekat.Blocking kanal, tapi ini kan perlu waktu, sekali lagi ini bukan hanya 100 hektare, 1000 hektare atau 10.000 hektare, ini menyangkut 1,7 juta hektare yang ada, ini bukan sesuatu yang mudah, kita sudah kerahkan TNI polri, sekarang ini sudah 11.000 ditambah 8.000, ada 19.000 tapi sekali lagi ini butuh waktu karena membuat kanal bersekat itu memerlukan waktu dan tenaga," paparnya.

Meski demikian, Presiden menggarisbawahi kembali peran pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar wilayah yang terbakar, agar bersama-sama pemerintah pusat melakukan langkah pencegahan agar tahun depan hal tersebut tidak terulang.

"Sehari-hari yang mengerti sekitarnya pemerintahan daerah, sebetulnya kalau dari awal ditangani akan berbeda, juga masyarakat saya kira punya peran yang besar. Juga pemerintah kabupaten, provinsi, masyarakat di sekitar itu. Karena saat awal-awal api itu muncul sebenarnya mereka yang lebih tahu. Tapi kalau sudah membesar seperti ini yang butuh kerja sama," kata Presiden.

Namun demikian, Kepala Negara berkeyakinan semua langkah yang dilakukan untuk memadamkan api dan menghilangkan asap akibat kebakaran hutan dapat berhasil, sepanjang semua pihak bekerja bersama-sama.