Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membeberkan pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan selama satu tahun pertama ketika berdiskusi tentang kinerja Kabinet Kerja di Kemang, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan program yang sudah mulai dikerjakan adalah proyek mass rapid bus sebanyak 3.100, di seluruh Indonesia."Proyek ini akan juga termasuk pembangunan terminal kelas 1A," katanya, Selasa.

Jumlah terminal kelas 1A, ia menyebutkan telah menyiapkan sebanyak 47 lokasi. Kemudian penerapan teknologi traffic light di jalan-jalan utama.

Selain itu, 65 lokasi pelabuhan akan diperbesar kapasitasnya, kemudian dermaga di sungai, danau di 120 lokasi.

Saat ini khusus kereta api Kemenhub telah membangun rel kereta apidi Jawa, Sulawesi, Sumatera, Papua sepanjang 3.258 km.

"Kami telah membangun 15 bandara baru, hingga tadi pagi total bandara di Indonesia, sebanyak 237," katanya. Khusus bandara, ia akan membangun landasan pacu di seluruh bandaradengan menambah panjangnya hingga 2.000 meter.

"Jika landasan 2.000 meter, maka akan bisa digunakan mendarat pesawat besar bermesin jet, tentu muatan lebih banyak, sehingga tiket pesawat bisa lebih murah," katanya.

Ia juga telah menyederhanakan beberapa perizinan distribusi agar lebih cepat. "Jika tidak bisa memotong mata rantai, paling tidak masa izin akan diperpanjang, agar tidak memakan waktu dalam rentang yang dekat," katanya.

Selanjutnya, ia juga akan meminta jembatan timbang dan terminal tipe A dikembalikan operasionalnya kepada Kementerian Perhubungan, agar bisa diperbarui teknologinya serta kapasitas.

"Targetnya 2016 untuk melaksanakan proyek jembatan timbang, nanti Kementerian PUPR agar alokasi dananya mending untuk pos yang lain," katanya sambil bercanda kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Pencapaian terbaik adalah sudah membangun sebanyak 200 kapal. "Kami sudah bisa membangun 200 kapal dalam waktu satu tahun, jumlah tersebut adalah pencapaian yang dilakukan kepemimpinan kemarin selama lima tahun periode," katanya.

Untuk penurunan biaya logistik, ia mengatakan tidak bisa melakukannya dalam waktu dekat, karena harus bekerja sama dengan banyak pihak. "Ini hal yang susah, banyak yang terlibat. maka harus bekerja sama dengan kementerian lain, lembaga hingga kepolisian," kata Ignasius.