Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar AS di Dewan HAM PBB Keith Harper memastikan isu HAM dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama yang dijadwalkan pada 26 Oktober di Gedung Putih, Washington DC, AS.

"Meskipun saya belum melihat agendanya, namun saya yakin isu HAM akan dibahas dalam pertemuan tersebut," ujar Harper saat memberikan presentasi tentang "Kebijakan Luar Negeri AS dan HAM Internasional" di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo dan Presiden Barack Obama sebagai dua tokoh yang memimpin negara demokrasi, akan fokus membicarakan bagaimana menangani isu-isu HAM dan memastikan perlindungan HAM bagi rakyat.

"Demokrasi dan masyarakat terbuka adalah kekacauan, tapi dengan itulah masyarakat dan pemerintah akan bekerja sama untuk bisa membangun sebuah negara yang baik dengan memastikan perlindungan HAM bagi setiap warga negara," tuturnya.

Menurut Harper, Indonesia merupakan mitra penting bagi AS karena selama ini dalam beberapa acara ia merasa bisa bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membicarakan dan mencari solusi bersama terkait HAM.

"Saya di sini karena Indonesia adalah mitra penting. Kami saling membagi ide dan tujuan dengan pemerintah Indonesia," kata warga negara AS pertama dari suku asli Indian yang berhasil menjabat sebagai duta besar itu.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS dilakukan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam rangka lima tahun kemitraan komprehensif Indonesia-AS yang diluncurkan pada 2010.

Ini akan menjadi lawatan resmi pertama Presiden Joko Widodo ke AS sejak dilantik menjadi presiden pada 2014.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan Presiden Barack Obama akan meluncurkan hubungan kerja sama yang lebih strategis antara Indonesia dengan AS.

Presiden Barack Obama sendiri dijadwalkan akan menyambut Presiden Jokowi di Ruang Oval, Gedung Putih. Pertemuan di Ruang Oval antarkepala negara Indonesia-AS terakhir kali dilaksanakan 10 tahun lalu saat Indonesia masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono.