Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diharapkan membuka Muktamar Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) I yang dijadwalkan pada 5 - 6 Desember 2015 di Cirebon, Jawa Barat, kata Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) KH Hafidz Taftazani di Jakarta, Selasa.

Sekitar 300 peserta dari berbagai daerah akan hadir pada Muktamar I itu, kata Hafidz yang didampingi sejumlah pengurus Asbihu NU. Nampak hadir KH Musthofa Aqil, H. Dhani Ramdhani dan sejumlah pengurus lainnya. Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan tentang pentingnya Muktamar tersebut terkait dengan perbaikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

Menurut Hafidz, kehadiran Menteri Agama sangat penting pada acara tersebut. Selain ia sebagai pembicara utama, juga akan menyampaikan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Pada acara tersebut juga akan memberi pengarahan Rais Am PB NU KH Maruf Amin, Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj.

Bagi Asbihu-NU, Muktamar I di Cirebon itu memiliki makna penting selain sebagai konsolidasi organisasi juga meningkatkan aqidah ahlu sunnah wal jamaah ala NU. Juga melakukan kemitraan aktif kepada pemerintah, memberikan sumbangan pemikiran bagi terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji makin berkualitas.

Terkait dengan hal ini, KH Musthofa Aqil menjelaskan, Asbihu NU akan tetap berkontribusi kepada pemerintah meski belakangan muncul wacana penyelenggaraan umroh ditangani oleh pemerintah. "Kita tak khawatir akan hal ini," kata Aqil.

Wacana penyelenggaraan umroh ditangani sepenuhnya pemerintah muncul dari pernyataan Irjen Kementerian Agama Muhammad Jasin yang menyebut pengelolaan dan penyelenggaraan umroh akan ditangani pemerintah. Alasannya, karena belakangan ini banyak korban, anggota jemaah umroh tidak berangkat dan tertipu penyelenggara umroh.

Jika alasan itu yang dikemukakan M. Jasin, pihak Asbihu NU tidak akan mempersoalkan. Pasalnya, penyelenggaraan umroh - dengan melibatkan jemaah yang demikian besar - tetap akan membutuhkan dan partisipasi swasta. "Peran swasta, ya seperti Asbihu NU. Kita tak khawatir itu," kata Aqil.

Terkait dengan memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, baik KH Hafidz maupun KH Musthofa Aqil sepakat akan menyampaikan rekomendasi dari Muktamar I Asbuhi NU kepada Kementerian Agama. Namun masukan dari PB NU juga ada, karena organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam ini kini tengah menggelar FGD (focus group discussion) tahap pertama.

Jadi, sebelum pemerintah menggelar evaluasi penyelenggaraan haji 1436 H/2015, PB NU sudah menyiapkan masukan. Dengan cara itu, usulan tersebut akan cepat disampaikan kepada pihak pemangku kepentingan yang terlibat.