Bangkok (ANTARA News) - Pengadilan Thailand, Senin, mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi mantan perdana menteri buron Thaksin Shinawatra, setelah ia tidak muncul dalam sidang atas perkara penghinaan, yang dituduhkan oleh militer.

Perintah penangkapan itu diperkirakan tidak berarti banyak karena Thaksin saat ini tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas vonis perkara korupsi pada 2008.

Namun, perkara itu akan menjadi langkah mundur bagi mantan konglomerat telekomunikasi tersebut dan berbagai pihak melihatnya sebagai upaya terakhir untuk memastikan ia tidak kembali berkuasa.

Tiga pemerintahan dukungan Thaksin dipaksa mundur pengadilan atau militer sejak 2006.

Thaksin dituduh menghina militer dalam wawancara dengan harian Korea Selatan pada Mei, yang kemudian diunggah di YouTube.

Dalam tanggapannya di media asing, Thaksin menuding militer menjadi bagian dari persekongkolan menggulingkan saudara perempuannya, Yingluck Shinawatra, pada 2014, beberapa hari sebelum kudeta tak berdarah militer.

"Tertuduh tidak memenuhi panggilan sehingga surat perintah penangkapan dikeluarkan, karena pengadilan melihat ia tidak berada di dalam negeri meskipun sudah dibuat janji untuk sidang pertama," kata Mayor Jendral Sarayuth Klinmahom, direktur Kantor Hakim-Advokat Angkatan Darat Kerajaan Thailand.

Thaksin sendiri digulingkan oleh militer pada 2006. Sejak saat itu, negara tersebut terpecah antara pendukungnya dan kelompok elit Bangkok yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kelompok mapan militer-pendukung kerajaan.

Selama lebih dari satu dasawarsa, negara tersebut mengalami unjuk rasa dengan kekerasan, yang dilakukan baik oleh pendukung Thaksin maupun seterunya.

Thaksin, yang partainya menang dalam setiap pemilihan umum sejak 2001, diuntungkan oleh perubahan aspirasi kelas pekerja.

Namun popularitasnya di kalangan kelas pekerja Bangkok segera memudar dan ia dituduh membeli suara serta mendapat simpati republikan. Semua tuduhan itu ia bantah.

Dari tempat tinggalnya di Dubai, Thaksin seringkali bepergian ke Afrika dan Asia tempat ia memiliki kepentingan bisnis.

Yingluck meraih kekuasaan pada 2011 dengan dukungan suara dari kawasan pedalaman, namun ia diperintahkan turun setelah pengadilan menyatakan ia bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan.

(S022/B002)