Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini akan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait pertemuan mereka dengan calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Kami jadwalkan memeriksa Pak Novanto hari ini pukul 13.00 WIB dan Pak Fadli pukul 14.00 WIB," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan MKD sudah memiliki dokumen terkait keberangkatan delegasi DPR dalam kegiatan Inter Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung 31 Agustus hingga 2 September 2015.

Berdasarkan dokumen Kesekjenan DPR, ia mengatakan, hanya ada tujuh anggota dewan yang berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti acara itu.

"Kami sudah punya dokumen, delegasi (yang tercantum dalam dokumen) sebanyak tujuh orang namun yang berangkat ada 20 orang," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa MKD akan mengungkap motif pertemuan ketua dan wakil ketua DPR dengan Donald Trump.

"Rakyat berhak tahu apa yang mereka lakukan," katanya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu belum bisa memastikan apakah Setya Novanto dan Fadli Zon bisa memenuhi panggilan MKD kali ini.

Dia menambahkan sidang MKD pukul 13.00 WIB dijadwalkan terbuka untuk umum dan mempersilakan masyarakat memantau jalannya sidang.

Anggota MKD Sufi Dasco Ahmad mengatakan pemanggilan kedua pemimpin DPR itu dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku.

Ia mengatakan, setelah meminta keterangan dari keduanya, MKD akan memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut.

"Kami agendanya undang kedua pimpinan baru setelah itu para saksi. Sejauh ini kami masih verifikasi (bukti) yang kemarin diberikan," katanya.

Apabila keduanya tidak hadir hari ini, ia mengatakan, maka MKD akan membahas pemanggilan mereka kembali.

Sebelumnya, beberapa anggota DPR melaporkan tindakan kedua pemimpin DPR itu dengan tuduhan mereka telah melanggar kode etik anggota DPR karena menemui bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Para pelapor itu antara lain para politisi Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Charles Honoris dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Maman Imanulhaq dari Partai Kebangkitan Bangsa; Akbar Faisal dari Nasdem; dan Amir Uskara dari Partai Persatuan Pembangunan.