"Setiap tahun naikkan lima persen," kata Azis, di Batam Kepulauan Riau, Minggu.
Jika dalam kepemimpinan KPK sebelumnya audit kinerja hanya memiliki porsi 20 persen, maka pada tahun pertama kepemimpinannya, dia menaikkan menjadi 25 persen. Ia berkomitmen menaikkan lima persen setiap tahun. "Hingga pada akhir masa jabatan lima tahun sudah 45 persen," kata dia.
Menurut dia, porsi audit kinerja harus terus diperbesar, karena audit keuangan saja dianggap tidak cukup untuk memastikan anggaran negara digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Audit keuangan hanya memastikan penggunaan anggaran wajar, mengikuti peraturan yang berlaku. Namun tidak dapat menjamin bahwa setiap rupiah membuat masyarakat sejahtera.
"Daerah bisa dapat WTP terus kalau penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai aturan. Tetapi, belum tentu anggaran digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
"Misalnya, daerah membangun jembatan yang lebih banyak dilewati monyet karena dibuat di hutan. Apa manfaat jembatan itu bagi kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Ia percaya bila audit kinerja diperbesar, maka pengguna anggaran akan lebih proporsional dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan masyarakat.
Di Amerika Serikat saja, kinerja audit investigasi memiliki porsi 90 persen dari total pemeriksaan keuangan. Hasilnya, BPK di negara itu mampu meningkatkan kemakmuran rakyat berkali lipat dari anggaran untuk badan.
Namun, sebelum menerapkan audit kinerja sepenuhnya, BPK harus membuat ukuran penilaian untuk tiap lembaga. Karena kriteria keberhasilan tiap lembaga berbeda-beda.
Misalnya saja Bank Indonesia, ukuran keberhasilan kinerjanya adalah penguatan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat dan penurunan inflasi.
"Ini yang harus disepakati dulu dengan tiap lembaga, saya sedang berusaha menyusunnya," kata Aziz.
Ia percaya bila audit kinerja diperbesar, maka pengguna anggaran akan lebih proporsional dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan masyarakat.
Di Amerika Serikat saja, kinerja audit investigasi memiliki porsi 90 persen dari total pemeriksaan keuangan. Hasilnya, BPK di negara itu mampu meningkatkan kemakmuran rakyat berkali lipat dari anggaran untuk badan.
Namun, sebelum menerapkan audit kinerja sepenuhnya, BPK harus membuat ukuran penilaian untuk tiap lembaga. Karena kriteria keberhasilan tiap lembaga berbeda-beda.
Misalnya saja Bank Indonesia, ukuran keberhasilan kinerjanya adalah penguatan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat dan penurunan inflasi.
"Ini yang harus disepakati dulu dengan tiap lembaga, saya sedang berusaha menyusunnya," kata Aziz.