PBB, New York (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Selasa (6/10) kembali menyampaikan seruannya kepada semua pihak di Libya agar mengakhiri dialog politik dan menandatangani kesepakatan yang akan menghasilkan pembentukan pemerintah kesepakatan nasional.

"Hanya Pemerintah Kesepakatan Nasional akan menyatukan rakyat Libya dan memungkinkan mereka, dengan dukungan masyarakat internasional, menangani tantangan ini," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Ban.

Libya, salah satu produsen utama minyak, telah menyaksikan proses politik yang rusuh yang menggulingkan pemimpin negeri itu Muammar Gaddafi selama kemelut politik 2011. Negara tersebut kini menghadapi dua pemerintah dan parlemen yang bertikai dan dirongrong kerusuhan yang meningkat da nserta serangan.

Libya kini menghadapi kebuntuan dalam pertikaian antara militer yang pro-sekuler dan gerilyawan fanatik, sehingga menimbulkan kevakuman keamanan dan peluang bagi tumbuhnya fanatisme di dalam negeri tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Libya yang diakui masyarakat internasional pada Senin (5/10) memutuskan untuk memperpanjang mandatnya setelah berakhirnya tanggal berlakunya pada 20 Oktober.

Seorang juru bicara parlemen mengatakan anggota parlemen telah mengubah deklarasi undang-undang dasar dan Dewan Perwakilan Rakyat itu akan menyerahkan kekuasaan setelah badan baru terpilih, sebagaimana dikutip dari Xinhua, di Jakarta, Rabu pagi.

PBB telah menengahi beberapa bak dialog antara pihak yang bertikai sejak September lalu. Tapi bentrokan terus berlanjut meskipu gencatan senjata disepakati oleh semua pihak yang berperang.

"Sekretaris Jenderal tetap berkomitmen untuk mendukung rakyat Libya melalui Utusan Khususnya dan Misi Pendukung PBB di Libya," kata pernyataan tersebut.