Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI berjanji akan membicarakan secara khusus perihal kepemilikan gedung Wisma Antara dalam rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno.

"Soal gedung Wisma Antara ini harus segera diselesaikan. Nanti akan dibicarakan khusus, antara Komisi VI dengan Menteri BUMN," kata anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal, pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Strategis, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hary Sampurno di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (6/10) petang hingga malam.

Deputi Kementerian BUMN itu didampingi oleh Direktur Utama Perum Percetakan Negara Repulik Indonesia (PNRI) Fajaruddin, Direktur Utama Perum Perusahan Film Negara (PFN) Shelvi Arifin, dan Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Saiful Hadi.

Menurut Refrizal, soal aset-aset BUMN yang masih ada persoalan hukum harus segera diselesaikan, tidak bisa terlantar tanpa penyelesaian.

Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Saiful Hadi mengatakan, Perum LKBN Antara sampai saat ini masih menghadapi persoalan kepemilikan gedung.

Menurut dia, di Wisma Antara yang memiliki 20, Perum LKBN Antara hanya menempati tiga lantai yakni lantai 16, 19, dan 20.

"Ketika pegawai LKBN Antara sekitar 200 orang menempati tiga lantai. Sekarang ketika karyawannya sudah sekitar 500 orang juga menempati tiga lantai. Jadi penuh sesak," katanya.

Perum LKBN Antara juga memiliki aset gedung Antara di Jalan Antara Pasar Baru Jakarta, yang merupakan gedung bersejarah menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi kondisinya saat ini juga memprihatinkan.

Saiful menambahkan, Perum LKBN Antara sudah mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebanyak empat kali sejak badan hukumnya berbentuk Perum pada 2007, tapi usulan tersebut selalu kandas.

"Usulan terbaru Perum LKBN Antara untuk dapat menerima PMN pada tahun anggaran 2016," katanya.