Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan Rp30 triliun tahun ini sulit untuk tercapai.

"Dengan pengalaman yang sudah dicoba dan didorong seluruh kemampuan yang ada saat ini diperkirakan sampai akhir tahun realisasinya hanya akan mencapai Rp19 triliun, jadi tersisa hampir Rp11 triliun," katanya usai Rapat Terbatas KUR dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, hal itu antara lain lantaran KUR yang baru resmi diputuskan pada 14 Agustus 2015 dan dimulai pelaksanaannya empat hari kemudian pada 18 Agustus 2015.

Menurut dia, proses persiapan penyaluran KUR memakan waktu yang cukup lama.

"Jadi, target yang ditetapkan untuk bisa disalurkan dalam 4,5 bulan sejak pertengahan Agustus sampai tutup tahun adalah Rp30 triliun, itu jumlah yang besar apalagi waktunya hanya tinggal beberapa bulan ke depan," katanya.

Ia menambahkan, pada tahun-tahun sebelumnya pun target KUR tidak sebesar tahun ini.

Tingkat suku bunga KUR, menurut Darmin, juga sudah cukup rendah, yakni 12 persen per tahun.

Dengan target penyaluran KUR senilai Rp30 triliun, dikemukakannya, masing-masing bank pelaksana mendapatkan beban target yang berbeda diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditarget Rp21,4 triliun terdiri KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Selain itu, Bank Mandiri ditarget Rp3,2 triliun untuk tiga program KUR dan Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp3,2 triliun sehingga total ketiga bank pelaksana ini ditarget menyalurkan Rp27,8 triliun.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara selektif dibebani target Rp2,2 triliun sehingga totalnya Rp30 triliun untuk seluruh bank pelaksana.

Darmin menyatakan, sampai 30 September 2015 realisasi KUR tercatat di BRI Rp3,506 triliun, Bank Mandiri Rp359 miliar, BNI Rp159 miliar dan BPD belum ada realisasi sehingga total penyaluran senilai Rp4,024 triliun.

"Dengan beberapa usulan, kita ingin agar ada percepatan lebih jauh lagi," katanya.

Sejumlah usulan yang dimaksud untuk mempercepat penyaluran KUR, ditambahkannya, antara lain memperluas cakupan sektor, menambah bank pelaksana dan mengaktifkan KUR tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Presiden ingin agar target Rp30 triliun jangan ditawar lagi," demikian Darmin Nasution.