Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa malam, menyepakati target-target kesejahteraan dalam Rancangan APBN 2016 tidak direvisi, meskipun asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi dipangkas menjadi 5,3 persen dari asumsi semula di 5,5 persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam rapat dengan Komisi XI DPR mengatakan meskipun target kesejahteraan tersebut lebih tinggi dibanding rancangan teknokratik Bappenas, pemerintah akan mengantisipasi kesenjangan dari target dan realisasi, salah satunya dengan memperbaiki kualitas alokasi anggaran.

"Saya tidak keberatan dengan angka tersebut. Kita akan perbaiki kualitas belanja dan alokasi program anggaran. Ini jadi sasaran kualitas pertumbuhan ekonomi kita," ujar dia dalam rapat yang berlangsung menjelang Rabu dini hari.

Alokasi anggaran pemerintah, kata Sofyan, pada 2016 akan diprioritaskan untuk program dan proyek yang memiliki efek ekonomi berlipat dan signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi berkualitas itu, kata dia, adalah setiap satu persen pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat menyerap 300 hingga 350 ribu tenaga kerja.

Adapun target kesejahteraan yang disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR malam ini adalah tingkat kemiskinan pada 2016 menjadi 9-10 persen dari 10,96 persen, kemudian, tingkat pengangguran menjadi 5,2-5,5 persen dari 5,6 persen, tingkat kesenjangan ekonomi atau rasio gini menjadi 0,39 dari 0,413, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,10.

Dalam rapat tersebut, Sofyan sempat memaparkan bahwa perlambatan ekonomi sepanjang 2015, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, bisa saja menyulitkan untuk mencapai target kesejahteraan tersebut di 2016.

Sofyan sempat memaparkan rancangan teknokratik dari Bappenas dengan target yang lebih moderat yakni kemiskinan pada 2016 diturunkan di rentang 9,5-10,5 persen dan tingkat pengangguran di 5,3-5,6 persen.

Namun, katanya, pemerintah tetap siap jika Komisi XI DPR sebagai wakil rakyat meminta tidak ada moderasi atau tidak ada penurunan target kesejahteraan.

"Kita sudah siapkan untuk meningkatkan kualitas anggaran. Misalnya, kita perbaiki program kerja sama pemerintah-swasta (KPS), sehingga program ini lebih siap dan dapat dengan cepat dieksekusi," ujar dia.

Anggota Komisi XI DPR Andreas Edy Susetyo meminta tak ada penurunan target kesejahteraan. Dia mengatakan dengan target pengendalian inflasi di 4,7 persen (yoy) pada 2016, pemerintah seharusnya yakin mampu meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.

Sehingga, kata anggota Fraksi PDIP ini, pemerintah tidak memiliki alasan, jika gagal menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada 2016.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun mengatakan jika target kesejahteraan diturunkan, dikhawatirkan visi misi pemerintah dalam Nawa Cita tidak tercapai.