Jakarta (ANTARA News) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar berkomitmen menata daerah perbatasan dan menjadikannya sebagai beranda Indonesia sehingga tidak kalah dengan negara tetangga.

"Sejak awal saya selalu tegaskan bahwa daerah-daerah perbatasan adalah beranda depan negara, dan bukannya daerah belakang. Saya akan semakin memprioritaskan pembangunan perbatasan di seluruh Indonesia," kata Marwan di Jakarta, Senin.

Desa perbatasan, ia mengatakan jangan sampai kalah dengan negara tetangga. Karenanya daerah-daerah tersebut ditargetkan akan disulap menjadi wilayah yang punya daya saing ekonomi.

Agar rencana pembangunan kawasan perbatasan negara terlaksana, ia mengatakan sudah melangsungkan memorandum of understanding (MoU) dengan gubernur dan bupati di wilayah perbatasan Kalimantan, sebagai titik awal dari langkah nyata.

MoU tersebut menyebutkan bahwa pembangunan, pengembangan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Dengan kesepahaman itu, pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi untuk menjadikan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi daerah dan juga perekonomian nasional.

"Tak hanya itu, pemerintah akan mendorong kawasan daerah perbatasan Negara memanfaatkan peluang kerja sama pembangunan regional," ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pusat dan daerah perlu saling membantu dan mendorong pengembangan kawasan transmigrasi perbatasan. Setiap provinsi, kabupaten atau kota, adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang harus memanfaatkan potensinya.

Perlu diketahui, pembangunan kawasan perbatasan darat di empat provinsi daerah perbatasan, yaitu perbatasan dengan Serawak-Malaysia di Kalimantan Barat, perbatasan dengan Sabah-Malaysia di Kalimantan Timur, perbatasan dengan Papua Nugini dengan Papua, perbatasan dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.

Dalam kebijakan mengelola wilayah perbatasan, Marwan mengatakan yang semula cenderung berorientasi "inward looking", diubah menjadi "outward looking". Paradigma "outward looking" akan diarahkan pada pengembangan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

"Saya akan mendorong daerah mengembangkan keunggulan wilayahnya, karena perlu keseimbangan antar wilayah. Jangan sampai terjadi ketimpangan antar wilayah dan tak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal terlalu jauh dari negara tetangga," ujar dia.

Dalam penanganan kawasan perbatasan, ia mengatakan perlu didukung komitmen politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan pada stakeholders, juga master plan yang komprehensif. "Dan alokasi pembiayaan yang khusus sebagai stimulan atau perekat berbagai sumber dana yang ada," katanya.

Karena itu, ia berharap agar desa atau kawasan pemukiman di wilayah perbatasan, lebih punya taraf hidup yang tidak kalah dengan negara tetangga. Harus lebih maju, karena di situlah beranda Indonesia.