Daerah gagal capai target produksi padi akan dikenai sanksi
15 September 2015 15:33 WIB
Petani menanam padi di lahan pertanian di Klambu, Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (4/3). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis produksi padi 2015 mencapai 10 juta ton gabah kering giling. (ANTARA FOTO/Yusuh Nugroho)
Padang (ANTARA News) - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengancam akan mengenakan sanksi ke daerah yang gagal mencapai target produksi padi tahun ini.
"Kalau ada daerah yang produksi pada dibawah target, InsyaAllah tahun depan anggaran nol," kata dia, Selasa, saat membuka Gelar Pangan Nusantara 2015 di Lapangan Tarandam, Padang.
Anggaran untuk daerah yang produksi padinya rendah, ia melanjutkan, akan dialihkan ke kabupaten dan kota yang berhasil meningkatkan produksi di atas lima persen.
"Ini konsensus nasional, dari 400 lebih kabupaten seluruh Indonesia ada 26 kabupaten yang tidak mencapai target hingga April," ujar dia.
Amran menuturkan bahwa karena menerapkan kebijakan itu, dia pernah ditelepon oleh seorang kepala daerah yang melapor telah memecat kepala dinas pertanian karena target produksi tidak tercapai.
"Saya tidak minta kepala dinas dicopot, walaupun dipecat sampai 10 kali kalau target produksi sampai September tidak tercapai maka anggaran nol dan sampai jumpa tahun 2017," ucap Amran.
Ia menegaskan bahwa selama dia masih memimpin Kementerian Pertanian kebijakan itu akan diterapkan.
Amran menjelaskan, pemerintah telah menambah anggaran Kementerian Pertanian hingga 100 persen guna mewujudkan swasembada pangan.
Anggaran kementerian yang tahun 2014 hanya Rp342 miliar, menurut dia, naik menjadi Rp751 miliar tahun 2015.
Yang Sukses
Kepada daerah yang berhasil mencapai target kami menyampaikan terima kasih atas upayanya mewujudkan swasembada pangan, kata Menteri Pertanian.
Delapan daerah di Sumatera Barat yang berhasil meningkatkan produksi padi lima persen lebih mendapatkan penghargaan di ajang Gelar Pangan Nusantara 2015.
Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Pesisir Selatan serta Pemerintah Kota Solok.
Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan pemberian penghargaan atau sanksi bagi daerah yang sukses atau gagal mencapai target produksi bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya.
"Anggaran lebih dari cukup karena itu daerah harus bersungguh-sungguh memenuhi target produksinya," ujar dia.
"Kalau ada daerah yang produksi pada dibawah target, InsyaAllah tahun depan anggaran nol," kata dia, Selasa, saat membuka Gelar Pangan Nusantara 2015 di Lapangan Tarandam, Padang.
Anggaran untuk daerah yang produksi padinya rendah, ia melanjutkan, akan dialihkan ke kabupaten dan kota yang berhasil meningkatkan produksi di atas lima persen.
"Ini konsensus nasional, dari 400 lebih kabupaten seluruh Indonesia ada 26 kabupaten yang tidak mencapai target hingga April," ujar dia.
Amran menuturkan bahwa karena menerapkan kebijakan itu, dia pernah ditelepon oleh seorang kepala daerah yang melapor telah memecat kepala dinas pertanian karena target produksi tidak tercapai.
"Saya tidak minta kepala dinas dicopot, walaupun dipecat sampai 10 kali kalau target produksi sampai September tidak tercapai maka anggaran nol dan sampai jumpa tahun 2017," ucap Amran.
Ia menegaskan bahwa selama dia masih memimpin Kementerian Pertanian kebijakan itu akan diterapkan.
Amran menjelaskan, pemerintah telah menambah anggaran Kementerian Pertanian hingga 100 persen guna mewujudkan swasembada pangan.
Anggaran kementerian yang tahun 2014 hanya Rp342 miliar, menurut dia, naik menjadi Rp751 miliar tahun 2015.
Yang Sukses
Kepada daerah yang berhasil mencapai target kami menyampaikan terima kasih atas upayanya mewujudkan swasembada pangan, kata Menteri Pertanian.
Delapan daerah di Sumatera Barat yang berhasil meningkatkan produksi padi lima persen lebih mendapatkan penghargaan di ajang Gelar Pangan Nusantara 2015.
Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Pesisir Selatan serta Pemerintah Kota Solok.
Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan pemberian penghargaan atau sanksi bagi daerah yang sukses atau gagal mencapai target produksi bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya.
"Anggaran lebih dari cukup karena itu daerah harus bersungguh-sungguh memenuhi target produksinya," ujar dia.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
Tags: