Makkah (ANTARA News) - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Abdul Djamil menilai persetujuan Pemerintah Arab Saudi atas permintaan Indonesia terkait penambahan kuota haji merupakan bentuk apresiasi terhadap penyelenggaraan haji yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Indonesia.

"Itu juga bagian dari prestasi atas lawatan (Presiden Joko Widodo) ke sini," kata Abdul Djamil kepada tim Media Center Haji di Makkah, Arab Saudi, Minggu.

Ia mengaku cukup terkejut Kerajaan Arab Saudi menyetujui permintaan Pemerintah Indonesia mengingat kondisi Masjidil Haram saat ini yang masih dalam proses perluasan.

Sejak 2013 Arab Saudi memangkas sekitar 20 persen kuota jamaah haji dari Indonesia seiring dengan rencana perluasan Masjidil Haram yang diperkirakan rampung pada tahun 2017.

Dari kuota sebanyak 211.00 jamaah, tahun ini Indonesia hanya mendapat kuota jamaah sebanyak 168.800 orang dengan rincian 155.200 merupakan jamaah haji reguler, dan 13.600 jamaah haji khusus.

"Negara lain belum ada yang disetujui permintaan penambahan kuotanya," ujar Abdul Djamil.

Komitmen Arab Saudi itu, kata dia, harus dibuktikan pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kuota haji tahun depan. Setiap tahun, kata dia, pemerintah Arab Saudi memanggil negara-negara pengirim jamaah untuk MoU terkait kuota jamaah haji.

Indonesia selama ini menjadi negara dengan pengirim jamaah haji terbesar. Kendati terbesar, penataan sistem penyelenggaraan haji di Indonesia, kata dia, sangat baik dan telah mampu memenuhi sistem e-hajj yang diterapkan Arab Saudi tahun ini.

"Berapa besar (penambahan kuota), itu masih menunggu MoU. Biasanya Walimatu Hajj diundang untuk menandatangani MoU dengan Kementerian Urusan Haji Arab Saudi, tahun lalu pada April 2015," kata Abdul Djamil.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Minggu dini hari di Jeddah mengatakan Pemerintah Arab Saudi sepakat untuk menambah kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 dari jumlah yang ada saat ini 168.000 orang.

Persetujuan itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan penambahan kuota haji kepada Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz.

Beberapa jam setelah pertemuan itu Presiden Joko Widodo menerima kunjungan sejumlah menteri Arab Saudi, termasuk utusan khusus Raja Arab Saudi yang menyampaikan persetujuan raja mereka atas penambahan kuota bagi jamaah haji Indonesia.

"Kuota menjadi penting, karena jumlah penduduk Indonesia banyak. Orang bisa mengantre sampai 10 tahun. Meski baru 10.000 diharapkan tahun depan bisa kembali 200.000 lebih," kata Anung.