Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI Heri Gunawan mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeluarkan paket kebijakan ekonomi.

Presiden telah mengeluarkan paket kebijakan komprehensif untuk mengatasi perlambatan ekonomi dengan mendongkrak daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong investasi.

Langkah komprehensif itu terdiri dari kebijakan fiskal dan sektor riil, kebijakan moneter dan kebijakan finansial. Pemerintah juga berencana keluarkan paket deregulasi. Setidaknya, total deregulasi yang dilakukan sejumlah 184 kebijakan

“Saya mengapresiasi penuh dikeluarkannya paket ekonomi tersebut. Namun saya mempunyai catatan,” kata Heri dalam rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Jumat.

Terkait sektor riil, kata Heri, pemerintah diminta memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah pengendalian bahan kebutuhan pokok dengan mengatur kebijakan harga seperti pemberian harga khusus dan harga subsidi pada komoditas beras, cabai, bawang, dan daging sebagai penyumbang terbesar inflasi.

“Peningkatan pengamanan stok dan distribusi bahan pokok. Bulog harus proaktif membeli bahan Bapok langsung di petani. Kemendag juga harus proaktif mendirikan depot di seluruh Indonesia untuk mengefisienkan rantai distribusi,” kata dia.

Penurunan bunga kredit untuk UKM yang selama ini sangat tinggi (di atas 20%). Bunga yang tinggi tersebut sering dikeluhkan UKM dan tidak jarang bertindak kejam pada UKM dengan lelang jaminan seenaknya.

Terkait sektor investasi, pemerintah mesti melakukan berbagai terobosan untuk menarik sebesar-besarnya investasi langsung. Ini sangat penting, mengingat investasi langsung akan merangsang penciptaan lapangan kerja.

“Apalagi aliran investasi di tiga sektor utama seperti pertanian, perikanan, kehutanan, jasa dan properti, serta sektor manufaktur, dengan pangsa lebih dari 80 persen, mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8%,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Selain itu, BKPM harus proaktif memberikan dan menarik investasi pada sektor pangan dan industri pengolahan dengan memberikan insentif pada investor yang mau membangun pabriknya di dalam negeri untuk memproduksi barang-barang olahan yang selama ini masih impor.

Terkait kebijakan moneter dan finansial, pemerintah, BI, dan OJK, harus terus berkoordinasi secara aktif dalam rangka memperkuat stabilitas nilai tukar dan keuangan. Waspadai penggunaan dollar pada setiap transaksi dalam negeri, terutama di pelabuhan-pelabuhan. Selanjutnya, langkah penurunan batas pembelian valas dari $100 ribu menjadi $12 ribu harus ditopang dengan penegakan hukum yang kuat.

Terkait deregulasi besar-besaran di berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah harus tetap berhati-hati. Ia mengingatkan, jangan sampai justru itu merugikan usaha-usaha lokal, apalagi daya saing lokal kita masih rendah. Katanya, kepentingan nasional tetap harus jadi prioritas, terutama sekali pengamanan industri-industri strategis nasional. Segera keluarkan PP untuk industri strategis yang merupakan turunan dari UU No.17 Tahun 2014 tentang Perundustrian

“Sayaberharap paket kebijakan ekonomi itu harus bisa diimplementasikan. Jangan hanya sekadar janji. Manis di bibir, tapi pahit hasilnya,” demikian Heri.