Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR, Adies Kadir menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diperlukan lagi bila Kepolisian dan Kejaksaan independen dan mandiri.




“Kita ingin Kepolisian ini independen, mandiri. Kita mendukung keinginan Kepolisian agar menyamai kinerja KPK. Kalau sudah bisa terjadi seperti ini, maka KPK yang ad hoc, berarti bisalah KPK ini tidak diperlukan lagi kalau Polri dan Kejagung sudah menunjukan kinerja baik,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.




Ia menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Polri dengan menggeledah di PT Pelindo II dan Pertamina merupakan tanda-tanda yang baik.




“Ini kan tanda-tandanya sudah dimulai, begitu tanda-tanda yang baik itu dimulai langsung dipotong, dimutasi,” kata politisi Partai Golkar.




Dengan langkah pemerintah yang ikut campur dan melakukan mutasi terhadap Kabareskrim, Adies menyatakan, pembentukan Pansus PT Pelindo II mutlak diperlukan.




“Pertama, kenapa Kabareskrim pada saat akibat penggeledahan itu secara tiba-tiba dimutasi. Kita ingin melihat benang merah, apakah ada kaitan antara penggeledahan itu dengan pemutasian terhadap Kabareskirm ke BNN,” katanya.




Disisi lain, Pansus juga ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi di PT Pelindo II. Apalagi ada pengakuan dari penyidik Bareskrim Victor Simanjuntak bahwa ada dugaan korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah.




“Kalau kita bicara mobile crane, yang Rp54,5 miliar, masih kecil, namun dibalik ini semua, kalau didalami lagi, ada triliunan rupiah."




"Kita akan buktikan, kita akan kejar apakah benar di PT Pelindo II ada korupsi-korupsi yang merugikan triliunan rupiah. Pansus PT Pelindo II ini juga akan mendalami dugaan korupsi di Pelindo I, III dan IV,” kata Adies Kadir.