Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanudin, mengimbau Badan Intelijen Negara tidak "berteriak" kekurangan anggaran operasional, karena masih bisa memanfaatkan dana taktis.

"Sebenarnya BIN tidak usah teriak-teriak kurang (anggaran). Yang non-budgeter (dana taktis) aja khan banyak," kata Hasanudin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.


Tidak dia katakan seberapa banyak anggaran untuk BIN dari keuangan negara yang dikelola pemerintah pada tahun ini dan masa-masa yang lain. 

Bekas sekretaris militer kepresidenan saat Megawati Soekarnoputri berkuasa itu mengatakan pengurangan anggaran tidak hanya dialami BIN namun di seluruh lembaga dan kementerian. 



Dia justru menyarankan agar BIN di bawah kendali Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Sutiyoso tidak terlampau bersandar pada APBN.

"Jangan terlalu bersandar pada APBN, khan intelijen. Anggaran 2015-2016 itu ada pengurangan, tapi itu semua kementerian dan lembaga," kata dia.

Hasanuddin menyarankan agar BIN bersinergi dengan pihak lain, misalnya dengan perusahaan-perusahaan besar. 



Menurut dia, sinergi itu tidak mengganggu netralitas BIN selama kerjasamanya selektif.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Kamis hari ini, Sutiyoso mengatakan lembaganya kekurangan personel untuk memastikan keamanan dalam Pilkada serentak, sehingga memerlukan tambahan dana untuk merekrut banyak personel baru BIN. 



Sutiyoso juga sempat menyatakan dana ideal untuk BIN sebanyak Rp10 triliun itu, dia cuma sedang bercanda alias guyonan. 

"Mana ada anggaran Rp10 triliun. (Yang diajukan) dua koma sekian triliun," kata dia. 

Dia mengatakan apa yang pernah disampaikan mengenai anggaran ideal BIN senilai Rp10 triliun tidak serius.

"Kamu harus bisa membedakan omongan guyonan dengan yang serius. Tidak ada Rp10 triliun," ujar dia.