Jakarta (ANTARA News) - Satu lagi tugas tambahan diemban TNI, dalam hal ini TNI AD. Kementerian Sosial menggandeng TNI AD untuk menangani masalah sosial terutama di terluar, terpencil, terdepan dan perbatasan.


Institusi sipil negara ini masih memercayai TNI sebagai mitra melancarkan pelaksanaan tugas dan target mereka. Banyak tugas sipil yang diembankan kepada TNI, mulai menjaga kereta api, turut mempercepat swasembada pangan, mengajar di perbatasan, dan lain-lain.



Adapun program yang dipergunakan adalah Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

"Kami sampaikan terima kasih diikutkan dalam kerja sama dengan TNI," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke-95 di Jakarta, Kamis.

Ada 26 kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah diterakan Kementerian Sosial. Di antaranya masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Disebutkan dari 85 juta anak Indonesia, 50 juta di antaranya tidak memiliki akta kelahiran.

"Ketika kita bersama-sama bersiap menyongsong bonus demografi pada 2020, anak-anak yang tidak punya akta tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa masuk TNI, Kepolisian Indonesia," kata Parawansa.

Dia juga meminta agar Kemensos diintegrasikan untuk menyisir masyarakat miskin dan menginformasikan kepada mereka tentang program pemerintah seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).

KIP pada 2014 hanya terserap 6,5 juta, pada 2015 pemerintah menargetkan sasaran hingga 20 juta anak usia sekolah 6-21 tahun.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mulyono, mengatakan, ini sinergi perwujudan kerja sama TNI AD dengan Kementerian Sosial dalam penanganan masalah sosial.

TMMD kali ini dilaksanakan serentak di 61 kabupaten kota pada 10-30 Oktober 2015 dengan menurunkan 61 Satuan Setingkat Kompi