Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah melakukan pemangkasan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk penyusunan naskah-naskah pidato gubernur.

"Kalau dulu kan selalu bayar orang untuk membuat naskah pidato gubernur. Sekarang sudah tidak lagi. Makanya, dari pada tidak jelas kemana uang itu, kita pangkas saja," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selalu membayar tenaga ahli untuk menyusun naskah pidato gubernur.

Sementara itu, sambung dia, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun ini, anggaran untuk naskah pidato tercatat sebesar Rp805.000.000.

"Jumlah tersebut mungkin sudah dihitung secara keseluruhan. Makanya, kita ingin melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan berapa banyak yang sudah dipangkas," ujar Ahok.

Karena sudah tidak menggunakan jasa tenaga ahli dari luar, dia menuturkan mulai saat ini akan memberdayakan para pegawai negeri sipil (PNS) serta pekerja harian lepas (PHL) untuk menyusun naskah pidato gubernur.

"Jadi, kalau dulu kita bayar tenaga ahli dari luar, sekarang kita mau berdayakan PNS saja, atau bisa juga PHL. Untuk yang sebelum-sebelumnya, kita akan telusuri lagi kemana anggaran naskah itu diberikan," tutur Ahok.

Saat ini, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tengah melakukan penghitungan terkait efisiensi jumlah keseluruhan PNS yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Karena di lingkungan Pemprov DKI, lebih banyak PHL yang bekerja dibandingkan dengan PNS. Makanya, kita mau hitung-hitung lagi ada berapa jumlah PNS DKI dan jumlah PHL," ungkap Ahok.