"Rapat akan membahas anggaran TNI dan sejumlah isu strategis dan aktual," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan sejak 2010, Kementerian Pertahanan dan TNI selalu mendapatkan peningkatan anggaran meskipun belum ideal. Namun menurut dia, pagu anggaran di 2016 justru menurun Rp7 triliun.
"Ini secara khusus menjadi perhatian," ujarnya.
Dia mengatakan dulu pernah diajukan penambahan anggaran senilai Rp8 triliun dan apabila bisa dipenuhi maka bisa mencapai Rp110 triliun.
Dia menilai ada selisih senilai Rp15 triliun dari perencanaan dan realisasi anggaran yang disetujui sehingga diperlukan penjelasan dari Kementerian Pertahanan dan TNI.
Kabar terbaru dari Kementerian Pertahanan adalah "pemilihan" Sukhoi Su-35 Flanker dari Rusia sebagai calon pengganti F-5E/F Tiger II dari Skuadron Udara 14 TNI AU. Hal ini dinyatakan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, beberapa hari lalu.
Publik tidak mengetahui perkembangan proses tender, penilaian, hingga "penetapan" armada Sukhoi Su-35 itu, kecuali pernyataan bahwa TNI AU telah biasa dengan pesawat tempur buatan Rusia itu yang nilai kontraknya dipastikan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat itu.
Padahal sebagaimana aturan dari pemerintah, proyek-proyek pengadaan barang dan jasa bagi pemerintahan di atas jumlah tertentu harus ditenderkan secara terbuka. Pemerintah India dan Brazil, sebagai misal, mengungkap hal tender pengadaan sistem kesenjataan mereka dan perkembangannya kepada publik.
"Bagaimana kebijakan dari TNI dan Kementerian Pertahanan dan TNI, kami dengar penjelasan panglima TNI," kata Siddiq.
Selain itu Siddiq mengatakan rapat itu merupakan yang pertama dengan Panglima TNI setelah dilantik menggantikan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko.
Anggaran untuk Kementerian Pertahanan pada 2016 direncanakan sebesar Rp95,91 triliun atau turun sekitar Rp7 triliun dari 2015.
Publik tidak mengetahui perkembangan proses tender, penilaian, hingga "penetapan" armada Sukhoi Su-35 itu, kecuali pernyataan bahwa TNI AU telah biasa dengan pesawat tempur buatan Rusia itu yang nilai kontraknya dipastikan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat itu.
Padahal sebagaimana aturan dari pemerintah, proyek-proyek pengadaan barang dan jasa bagi pemerintahan di atas jumlah tertentu harus ditenderkan secara terbuka. Pemerintah India dan Brazil, sebagai misal, mengungkap hal tender pengadaan sistem kesenjataan mereka dan perkembangannya kepada publik.
"Bagaimana kebijakan dari TNI dan Kementerian Pertahanan dan TNI, kami dengar penjelasan panglima TNI," kata Siddiq.
Selain itu Siddiq mengatakan rapat itu merupakan yang pertama dengan Panglima TNI setelah dilantik menggantikan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko.
Anggaran untuk Kementerian Pertahanan pada 2016 direncanakan sebesar Rp95,91 triliun atau turun sekitar Rp7 triliun dari 2015.