Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memerintahkan mengaktifkan posko untuk pengendalian dan penanganan asap masing-masing empat di Sumatera dan empat di Kalimantan.

"Perintah Presiden, membuka delapan posko, empat Kalimantan dan empat Sumatera," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif di Istana Presiden, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden di kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat siang, Kepala Negara sangat memberikan perhatian atas penanganan masalah tersebut bahkan ada rencana untuk melakukan peninjauan langsung dalam waktu dekat.

Menurut Syamsul, ada empat langkah yang diambil untuk menangani asap, yaitu pemadaman sedini mungkin yang dilakukan oleh petugas di lapangan dibantu oleh TNI.

Langkah yang kedua yaitu di bidang hukum oleh Polri, menangani penegakan hukum terkait lahan yang terbakar dan menimbulkan asap.

"Cluster yang ketiga adalah kesehatan. Ada ISPA, itu juga dari Kementerian Kesehatan di delapan posko tadi, aktivasi posko bencana asap," kata Syamsul Maarif.

Dan langkah yang terakhir, menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan sebagai koordinator penanganan asap, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk segera menangani asap.

Ia mengatakan pada Sabtu (4/9) akan dilangsungkan rapat koordinasi yang melibatkan semua unsur termasuk TNI dan Polri.

Menurut Bambang hingga hari ini ada 156 titik panas di Sumatera dan Kalimantan.

Ia berharap sepanjang September ini, asap dapat diatasi.