Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Toha menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat sejumlah proyek infrastruktur tak perlu demi mengejar penyerapan anggaran.

"Saya waktu itu mudik ke Jawa Tengah. Waktu saya berangkat itu jalannya mulus bisa buat ngebut. Tapi waktu saya pulang, ada pekerjaan pembetonan. Buat apa jalan mulus dibeton lagi. Jangan karena hanya mengejar serapan anggaran, pekerjaan yang tidak perlu malah dilakukan," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu.

Menurut Toha, daripada melakukan pekerjaan yang tidak perlu, alangkah lebih baiknya dana tersebut bisa dialokasikan untuk melakukan pekerjaan infrastruktur lain yang lebih penting.

"Seperti Pantura (Jalur Pantai Utara) itu kalau tidak perlu ada pekerjaan ya nggak perlu diada-adakan, jangan dibuat-buat. Lebih baik perbaiki jalan lintas selatan itu yang jalannya masih rusak-rusak. Atau untuk jalan perbatasan di luar Pulau Jawa. Itu akan lebih berguna," kata Toha.

Ia menegaskan, pekerjaan pembetonan di Jalur Pantura terutama di ruas Rembang-Juana dan Kudus-Semarang adalah tidak seharusnya dilakukan karena faktanya kondisi jalan sebelumnya baik-baik saja.

Menanggapi hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan "Rembang-Juana, Kudus-Semarang. Daerah itu tanah lembek. Tanah dasarnya tidak cukup baik. Kiri kanannya tidak ada saluran mungkin lebih baik kalau dibeton," katanya.

Lebih lanjut dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto W Husaini mengatakan struktur tanah di lokasi tersebut memang sering terendam banjir dari Kali Juana.

Hal itulah yang bisa menyebabkan jalan yang masih hanya berlapis aspal jadi mudah rusak.

"Kali Juana sangat tinggi banjirnya di kali Juana. Selama ini jalur yang ada diatasnya masih berbentuk aspal. Kalau dipertahankan dalam bentuk aspal maka itu akan rusak dalam tiga bulan karena sering terendam air," demikian Hediyanto.

Catatan Kementerian PUPR menyebutkan hingga 2 September 2015, anggaran yang telah direalisasikan sebesar 32,74 persen atau Rp38,9 triliun.

Rinciannya, Ditjen Bina Marga Rp19,6 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp11,2 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp6,2 triliun dan Ditjen Penyediaan Perumahan Rp1,05 triliun.