Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rekomendasi proyek kereta cepat yang sedang diminati oleh Jepang dan Tiongkok telah selesai dan siap dilaporkan kepada Presiden.

"Kita sudah punya rekomendasinya. Cuma rekomendasinya kita mau laporkan besok ke Presiden," kata Darmin seusai rapat koordinasi membahas kelanjutan proyek kereta cepat di Jakarta, Rabu malam.

Darmin mengatakan rekomendasi tersebut didapat setelah mendengar laporan yang dipaparkan oleh konsultan independen yaitu Boston Consulting Group (BCG) terkait beberapa aspek penilaian dari proyek infrastruktur tersebut.

Ia menambahkan ada empat faktor penilaian yang bisa menjadi pertimbangan dalam memutuskan investor kereta cepat itu yaitu komitmen dan risiko yang ditanggung pemerintah, teknologi, dampak sosioekonomi dan rencana proyek.

"Mereka (konsultan) menganalisis dan memberikan skornya. Memang kalau dilihat dari hasil assessment dari konsultan lebih ditekankan pada track record pengalaman, karena kalau pada komitmen pemerintah, antara Jepang dan Tiongkok memang berbeda," ujarnya.

Darmin menjelaskan dari penilaian konsultan tersebut terlihat bahwa Jepang memiliki keunggulan dalam hal teknologi kereta api cepat, sedangkan Tiongkok mempunyai kelebihan dalam hal dampak sosioekonomi.

Pertimbangan seperti itu, kata Darmin, yang akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diambil keputusan terkait pembangunan kereta cepat yang siap menghubungkan jarak antara Jakarta-Bandung tersebut.

"Kita akan lapor ke Presiden, hanya saja apakah Presiden akan memutuskan saat itu juga atau menunggu dulu satu atau dua hari, saya tidak tahu," tambahnya.

Proyek kereta cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas "Shinkansen" dengan kecepatan 300 kilometer per jam akan melayani rute Jakarta-Bandung. Namun, dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dua hingga tiga jam, menjadi sekitar 37 menit.

Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS.

Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan, setelah Jepang. Dari proposal Tiongkok, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 5,5 miliar dolar AS.