Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Pilkda Berintegritas 2015 guna menghadirkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil dan transparan.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, kegiatan ini penting karena penyelenggaraan pilkada rentan tersangkut politik uang.

"KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas," kata Adnan di Gedung KPK, Jakarta,Senin.

Setelah peluncuran, KPK akan mengadakan serangkaian kegitan sosialisasi di sembilan provinisi dan dua kabupaten atau kota antara lain Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung.

KPK akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Bandan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah setempat, tokoh dan organisasi masyarakat setempat.

Kegiatan sosialisasi akan menyentuh seluruh elemen, baik penyelenggara, pengawas maupun pemilih.

Antara lain, Pembentukan Calon Kepala Daerah Berintegritas, Sosialisasi Publik Pilkada Berintegrits serta Sosialisasi Partai Politik Berintegritas.

Data KPK menyebutkan ada 62 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

"Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar terpilih juga orang yang berintegritas sebagai pemimpin," kata Adnan.

Rangkaian kegiatan ini, kata Adnan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh faktor terkait Pilkada akan mampu menjujung tinggi nilai-nilai integritas demi terwujudnya seluruh pilkada yang berintegritas.

"Sehingga mampu menghadirkan kepala daerah yang jujur, amanah dan mampu membawa kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia," kata dia.