Jeddah, Arab Saudi (ANTARA News) - Perempuan-perempuan Arab Saudi pada Minggu untuk pertama kalinya mendaftarkan diri sebagai kandidat pemilihan daerah di kerajaan Muslim ultrakonservatif itu, tempat mereka menghadapi berbagai pembatasan, termasuk larangan menyetir.

Pada awal bulan ini, peristiwa pertama lainnya muncul ketika perempuan-perempuan mulai mendaftarkan diri sebagai pemilih di pusat-pusat pemilihan yang dikelola oleh staf, yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Tempat pendaftaran bagi mereka dipisahkan dari tempat serupa untuk warga laki-laki Saudi, lapor AFP.

Perempuan di negara Teluk, yang menerapkan pemisahan ketat antara perempuan dan laki-laki, itu dilarang menyetir dan harus menutup kepala hingga kakinya saat berada di tempat umum.

Mereka juga harus mendapatkan izin wali laki-laki jika ingin bepergian, bekerja, mengajukan permohonan pembuatan paspor atau menikah.

Almarhum raja Abdullah pada 2011 memberikan hak bagi para perempuan untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan daerah tahun ini. Ia mengatakan, "Kami menolak untuk membatasi peranan perempuan dalam masyarakat Saudi."

Surat kabar yang didanai Saudi, Al Hayat, awal bulan ini mengatakan bahwa sekitar 200 perempuan telah menyatakan ketertarikan untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan, yang akan berlangsung pada 12 Desember.

Pendaftaran kandidat dibuka hingga 17 September sementara masa pendaftaran sebagai pemilih akan berakhir pada 14 September.

Sebanyak 424 dari 1.263 tempat pemungutan suara di 284 kabupaten di seantero kerajaan itu telah disiapkan bagi para perempuan pemilih.

"Saya sangat bersemangat untuk mengambil bagian dalam pengalaman baru ini," kata Amal Mohammed, perempuan berusia 35 tahun, ketika ia sedang mendaftar untuk memberikan suara di kota pelabuhan Jeddah.

Raja Abdullah, yang wafat pada Januari, mulai menerapkan pemilihan daerah di Arab Saudi pada 2005 --ketika ia masih menjadi pangeran penerus takhta.

Tahun ini, dua-pertiga anggota dewan daerah akan dipilih dan sisanya akan ditunjuk oleh badan-badan berwenang.

Dewan-dewan daerah akan diberi kebebasan mengurusi keuangan dan administrasi untuk mendorong "partisipasi para warga negara dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari mereka", kata Jadee al-Qahtani, juru bicara komite pemilihan daerah.

Namun, banyak pria muda di kerajaan itu yang masih memiliki keraguan.

"Saya tidak tahu apa-apa soal pemilihan ini dan saya tidak berencana berpartisipasi," kata Majed al-Harbi (25 tahun) kepada AFP. "Apa yang sudah dicapai dewan-dewan (daerah) ini untuk kota-kota kita? Semuanya hanya bisa memberikan janji."

Pada Februari 2013, raja Abdullah juga --untuk pertama kalinya-- menunjuk perempuan-perempuan menempati posisi Dewan Shura, yaitu badan penasihat, yang semua anggotanya berada di dewan itu berdasarkan penunjukan.

(Uu.T008)