Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menerima hasil laporan konsultan independen yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan penilaian atas proyek kereta cepat yang sedang diminati oleh Jepang dan Tiongkok.

"Mereka sudah mengevaluasi segala macam, termasuk costnya, operasionalnya, segala macam termasuk dampak ekonomi dan teknologi. Kita serahkan pada Presiden, mau digunakan atau tidak," katanya di Jakarta, Jumat.

Darmin tidak mengungkapkan seluruhnya hasil laporan yang dipaparkan oleh konsultan independen tersebut, yaitu Boston Consulting Group (BCG), dan belum ada keputusan krusial yang diambil pemerintah berdasarkan kajian mendalam itu.

"Ini masih akan dilanjutkan, karena begitu banyak hal penting yang harus didiskusikan dan dibahas lagi penilaiannya. Tapi kita mencoba untuk menyelesaikan ini pekan depan," ujarnya.

Darmin memastikan pemerintah memberikan kesempatan bagi kedua investor pembangunan kereta cepat untuk menyajikan proposal penawaran yang terbaik, hingga akhirnya ada keputusan yang menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Beberapa pertimbangan pemerintah dalam menentukan mitra proyek kereta cepat antara lain kebutuhan investasi, penerapan teknologi, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri, harga tiket kepada penumpang, dan juga potensi efek ekonomi yang dihasilkan.

Proyek kereta cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas "Shinkansen" dengan kecepatan 300 kilometer per jam akan melayani rute Jakarta-Bandung.

Dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dua hingga tiga jam, menjadi sekitar 37 menit.

Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah.

Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS.

Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan, setelah Jepang. Dari proposal Tiongkok, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 5,5 miliar dolar AS.