Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, mengungkapkan tentang perubahan kembali Undang-undang Dasar, dan sampai akhir tahun ini, MPR mempersiapkan konsep-konsep penyempurnaannya.

"Kita sedang mengumpulkan masukan-masukan dari masyarakat dari seluruh provinsi di Indonesia melalui seminar-seminar. Pada akhir tahun (2015), dari masukan-masukan itu kita mempersiapkan konsep-konsep yang nanti untuk penyempurnaan UUD. Sehingga kita sudah siapkan," katanya dalam seminar nasional di Batam, Senin.

Seminar bertema "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" itu merupakan kerja sama MPR dan Universitas Putera Batam, yang diikuti sekitar 300 peserta.

"Seminar-seminar itu menjadi rekomendasi penguatan sistem ketatanegaraan. Bila perlu untuk melakukan penyempurnaan UUD," kata Bambang melalui siaran pers MPR.

Seminar tersebut turut dihadiri anggota Badan Pengkajian yaitu Martin Hutabarat, Shodiq Mujadid (Partai Gerindra), Sarmudji (Partai Golkar), Darmayanti Lubis (Kelompok DPD).

Narasumber dalam seminar ini adalah Dr. Oksep Adhayanto, SH, MH, Dr. M. Gita Indrawan, ST, MM (Wakil Rektor Universitas Putera Batam), Dr Sahat Sianturi SH, MH, dan Dr. Syaid Saliman, MM.

Bambang Sadono menjelaskan seminar itu merupakan rangkaian seminar yang dilakukan Badan Pengkajian MPR di seluruh provinsi di Indonesia.

Bambang menyebutkan ada 15 topik seminar yang dikelompokan menjadi 5 kelompok besar, yaitu pertama, pengkajian tentang Pancasila, meluruskan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum.

Kedua, penguatan MPR RI seperti posisi Ketetapan MPR dan kewenangan MPR dalam merumuskan GBHN. Ketiga, penguatan sistem presidensi! Keempat, penguatan DPD. Kelima, penataan lembaga negara khususnya menyangkut MA, MK, dan Komisi Yudisial.

"Masukan dari seminar ini digabung dengan seminar dari daerah lain. Pada akhir tahun, diharapkan kita sudah bisa mempersiapkan konsep-konsep kepada pimpinan MPR, yang bila memungkinkan secara politik nanti untuk penyempurnaan UUD. Kita sudah siapkan ini," katanya.