Said: NU jaga jarak dengan partai politik
22 Agustus 2015 21:29 WIB
Ketua Umum PBNU terpilih KH. Said Aqil Siradj (kanan) didampingi Rais Aam Syuriah PBNU KH. Maruf Amin tersenyum ketika dirinya kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2015-2020 pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Kamis (6/8) dini hari. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru) ()
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan NU di bawah kepemimpinnnya akan menjaga jarak dengan partai politik.
"Pasti kami akan mengawal NU agar dengan seluruh partai politik menjaga jarak," kata Said usai mengumumkan struktur kepengurusan PBNU masa khidmat 2015-2020 di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu.
Said juga menegaskan orgnisasi massa Islam yang dalam lima tahun mendatang berada di bawah komandonya tidak akan berafiliasi dengan salah satu partai, dengan alasan warga NU sangat beragam dengan pilihan politik yang bermacam-macam juga.
"Sikap Khittah NU itu tidak akan terlibat dengan politik praktis, kita hanya akan mengawal politik kebangsaan dan kerakyatan, bukan politik praktis demi mencari jabatan politik," ujar Said.
Terkait dengan dominannya pengurus Tanfidziyah (pelaksana) PBNU yan diisi oleh orang-orang dari institusi legislasi dan partai politik, terutama PKB, Said mengatakan anggota dewan tidak masalah menjadi pengurus dan formasi politisi tidak hanya dari PKB saja.
"Tidak ada larangan anggota DPR menjadi pengurus PBNU. Selain itu tidak semua dari PKB, ada yang lain juga, pak Slamet Efendi juga bukan PKB. jadi ada beberapa orang dari partai lain," ujar dia.
Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Rais Aam PBNU Maruf Amin. Menurut dia, yang tidak boleh itu ketika orang tersebut menduduki posisi penting tertentu di partai politik.
"Maka, jabatan strukturnya harus dia lepas dari pengurus partainya," ujar Maruf.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal Zaini, yang merupakan Ketua Fraksi PKB di DPR, mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan surat pengunduran diri pada Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB.
"Hari ini saya sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pengurus DPP PKB, praktis saya total menjadi Sekjen PBNU. Soal ketua fraksi saya perlahan akan menyatakan nonaktif, untuk sementara saya berusaha menyampaikan aspirasi Nahdliyin," ucapnya.
Dari data yang diterima pewarta, sejumlah politisi ada di dalam kepengurusan PBNU masa khidmat 2015-2020. Antara lain Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini, Wasekjen Sultonul Huda, ada juga nama Saifullah Yusuf, Nusron Wahid dan nama lainnya yang masuk dalam jajaran pengurus harian (Tanfidziyah) PBNU 2015-2020.
"Pasti kami akan mengawal NU agar dengan seluruh partai politik menjaga jarak," kata Said usai mengumumkan struktur kepengurusan PBNU masa khidmat 2015-2020 di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu.
Said juga menegaskan orgnisasi massa Islam yang dalam lima tahun mendatang berada di bawah komandonya tidak akan berafiliasi dengan salah satu partai, dengan alasan warga NU sangat beragam dengan pilihan politik yang bermacam-macam juga.
"Sikap Khittah NU itu tidak akan terlibat dengan politik praktis, kita hanya akan mengawal politik kebangsaan dan kerakyatan, bukan politik praktis demi mencari jabatan politik," ujar Said.
Terkait dengan dominannya pengurus Tanfidziyah (pelaksana) PBNU yan diisi oleh orang-orang dari institusi legislasi dan partai politik, terutama PKB, Said mengatakan anggota dewan tidak masalah menjadi pengurus dan formasi politisi tidak hanya dari PKB saja.
"Tidak ada larangan anggota DPR menjadi pengurus PBNU. Selain itu tidak semua dari PKB, ada yang lain juga, pak Slamet Efendi juga bukan PKB. jadi ada beberapa orang dari partai lain," ujar dia.
Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Rais Aam PBNU Maruf Amin. Menurut dia, yang tidak boleh itu ketika orang tersebut menduduki posisi penting tertentu di partai politik.
"Maka, jabatan strukturnya harus dia lepas dari pengurus partainya," ujar Maruf.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal Zaini, yang merupakan Ketua Fraksi PKB di DPR, mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan surat pengunduran diri pada Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB.
"Hari ini saya sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pengurus DPP PKB, praktis saya total menjadi Sekjen PBNU. Soal ketua fraksi saya perlahan akan menyatakan nonaktif, untuk sementara saya berusaha menyampaikan aspirasi Nahdliyin," ucapnya.
Dari data yang diterima pewarta, sejumlah politisi ada di dalam kepengurusan PBNU masa khidmat 2015-2020. Antara lain Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini, Wasekjen Sultonul Huda, ada juga nama Saifullah Yusuf, Nusron Wahid dan nama lainnya yang masuk dalam jajaran pengurus harian (Tanfidziyah) PBNU 2015-2020.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
Tags: