Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali tujuh proyek DPR, karena proses pembangunannya masih panjang.

"Proses masih panjang yang penting penilaian meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kinerja dewan," kata Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.

Novanto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan pembangunan proyek tersebut dengan situasi ekonomi Indonesia. Menurut dia, harus dicari jalan keluar yang terbaik terkait situasi saat ini khususnya di bidang ekonomi.

"Kita cari jalan keluar yang terbaik dengan situasi sekarang kita juga lihat situasi ekonomi kita," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membandingkan tujuh proyek tersebut dengan pembelian pesawat kepresidenan. Dia mengatakan satu pesawat kepresidenan senilai Rp1 triliun lalu dibandingkan dengan penataan kawasan legislatif di Senayan.

"Pesawat presiden berapa? Rp1 triliun lebih kan? satu pesawat dibanding dengan penataan kawasan legislatif," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung pemerintah mengkaji kembali penganggaran tujuh proyek pembangunan gedung di DPR karena seharusnya pembahasan awal proyek tersebut harus rinci.

"Kepastian finalnya Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI bersama pemerintah dan apabila pemerintah meminta untuk mengkaji kembali (tujuh proyek di DPR RI), maka kami setuju," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (20/8).

Taufik menekankan pengkajian kembali bukan berarti proyek itu dibatalkan namun harus ekstra hati-hati dengan kondisi keuangan Indonesia saat ini.

Dia mengatakan hingga kini Banggar DPR RI belum membahas secara rinci alokasi anggaran internal DPR, namun dirinya mengapresiasi BURT yang bertujuan mengembangkan DPR.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo meminta usulan penganggaran tujuh mega proyek DPR RI dikaji kembali.

"Nah jadi posisi terakhir Presiden adalah minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera. Maka dengan demikian secara resmi itulah yang menjadi sikap resmi Presiden sampai hari ini," kata Pramono di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut Pramono, alasan agar tujuh proyek tersebut dikaji kembali mengingat postur anggaran yang tidak begitu fleksibel.