Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perombakan kabinet yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo kemarin tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti pada awal masa pemerintahan Jokowi-JK.

"Kita belajar dari yang dulu. Kadang-kadang respons KPK tidak jelas," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis.

KPK pernah memberikan label merah dan kuning terkait calon-calon menteri yang bakal dipilih masuk Kabinet Kerja, namun JK menilai pelabelan itu tidak disertai dengan alasan jelas, seperti mengapa seseorang dilabeli merah atau kuning.

"Merah dan kuning, kami tidak tahu apa itu alasannya," singgung JK.

JK melanjutkan, ternyata berbagai calon yang telah dilabeli itu ternyata saat ini tidak ada yang tersangkut kasus atau menjadi tersangka atau dipidanakan.