Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi, Tim Transisi, perwakilan klub, dan wasit di Istana Negara, Jakarta, menyatakan keinginannya agar turnamen Piala Kemerdekaan bisa mengawali perbaikan tata kelola sepak bola nasional.

"(Turnamen) ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki total tata kelola sepak bola nasional," kata anggota Tim Transisi Zuhairi Misrawi dalam konferensi pers di Kemenpora, Jakarta, Jumat sore.

Zuhairi mengatakan bahwa menurut Presiden, sanksi yang dijatuhkan FIFA bagi federasi sepak bola Indonesia bukanlah musibah melainkan awal bagi kebangkitan sepak bola nasional.

"Diharapkan pembenahan tata kelola akan melahirkan sistem tata kelola yang lebih baik, transparan, dan profesional dan akan melahirkan timnas yang kuat dan lebih berprestasi di pentas internasional," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, selain membahas penyelenggaraan turnamen Piala Kemerdekaan, Presiden juga mendengarkan keluhan dan usulan dari perwakilan 24 klub Divisi Utama yang hadir.

Tidak ingin menyiakan kesempatan tersebut, klub Persinga Ngawi langsung menyampaikan kepada Presiden terkait kesulitan mereka karena tidak memiliki stadion.

Presiden langsung menyampaikan kepada pak Menteri agar diperhatikan untuk mewujudkan stadion di Ngawi.

"Ketika tahu anggarannya Rp30 miliar, Presiden bilang masih bisa (diusahakan)," ujar Zuhairi.

Pada intinya, Presiden sangat senang bahwa turnamen akan bergulir dan sepak bola Tanah Air akan bergairah kembali.

Piala Kemerdekaan akan diikuti oleh 24 klub Divisi Utama dan berlangsung pada 15 Agustus-7 September di enam kota di Indonesia yaitu Solo, Medan, Serang, Madiun, Bantul dan Cilegon.

Turnamen itu menggelar total 67 pertandingan itu terbagi dalam empat grup yakni Grup A di Medan, Grup B di Serang dan Cilegon, Grup C di Solo dan Bantul dan Grup D di Madiun.