Presiden konsultasi pada lembaga negara soal pilkada
5 Agustus 2015 11:12 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) serta Ketua DPR Setya Novanto (kanan) melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara lainnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8). Pertemuan konsultasi tersebut membahas sejumlah agenda diantaranya pidato kenegaraan Presiden di parlemen dan pilkada serentak. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara konsultasi dengan para pimpinan Lembaga Negara terkait persoalan pilkada serentak di Istana Kepresidenan Bogor.
Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Ruang Perpustakaan Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, melaksanakan temu konsultasi itu.
Hadir pada kesempatan itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setyo Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MA M. Hatta Ali, dan Ketua KY Suparman Marzuki.
Rapat konsultasi digelar pada sekitar 10.00 WIB dan dilaksanakan di ruang rapat dengan suasana yang terlihat santai namun serius.
Pertemuan mengagendakan tentang sidang tahunan sebelum merayakan HUT proklamasi kemerdekaan RI ke-70 pada 17 Agustus 2015.
Di samping juga agenda penting lain soal Pilkada Serentak yang masih menyisakan persoalan di tujuh daerah dengan hanya bakal calon tunggal.
Presiden membuka masukan dari para pimpinan lembaga negara terkait perlu tidaknya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena ada tujuh bakal calon kepala daerah tunggal atau opsi lain penundanaan Pilkada.
Banyak pihak menganggap Perppu Pilkada bisa menimbulkan preseden tidak baik karena dinilai hanya mengakomodir kepentingan partai tertentu. Sebaliknya tanpa adanya Perppu maka Pilkada Serentak pun tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan serentak karena ada bakal calon tunggal di sejumlah daerah.
Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Ruang Perpustakaan Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, melaksanakan temu konsultasi itu.
Hadir pada kesempatan itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setyo Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MA M. Hatta Ali, dan Ketua KY Suparman Marzuki.
Rapat konsultasi digelar pada sekitar 10.00 WIB dan dilaksanakan di ruang rapat dengan suasana yang terlihat santai namun serius.
Pertemuan mengagendakan tentang sidang tahunan sebelum merayakan HUT proklamasi kemerdekaan RI ke-70 pada 17 Agustus 2015.
Di samping juga agenda penting lain soal Pilkada Serentak yang masih menyisakan persoalan di tujuh daerah dengan hanya bakal calon tunggal.
Presiden membuka masukan dari para pimpinan lembaga negara terkait perlu tidaknya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena ada tujuh bakal calon kepala daerah tunggal atau opsi lain penundanaan Pilkada.
Banyak pihak menganggap Perppu Pilkada bisa menimbulkan preseden tidak baik karena dinilai hanya mengakomodir kepentingan partai tertentu. Sebaliknya tanpa adanya Perppu maka Pilkada Serentak pun tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan serentak karena ada bakal calon tunggal di sejumlah daerah.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
Tags: