Ambon (ANTARA News) - Komisi III DPR-RI meminta Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Maluku memberi penjelasan tentang pagu definitif yang diterima tahun 2015.

Dalam pertemuan di aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Ambon, Jumat, komisi yang dipimpin Vicktor Pasaribu itu juga menanyakan program-program yang telah dilaksanakan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan tahun 2015.

"Kami mempertanyakan hal ini guna dijadikan bahan masukan Komisi III saat pertemuan nanti dengan Menteri Hukum dan HAM di Jakarta," kata Vicktor.

Menanggapi hal itu, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Sahabuddin Kilkoda mengatakan pagu definitif tahun 2015 untuk Kantor Wilayah dan jajaran unit pelaksana teknis baik imigrasi maupun pemasyarakatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp100.002.280.000, atau meningkat 18,23 persen dibandingkan dengan yang diterima pada tahun sebelumnya.

"Untuk Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sendiri mendapat alokasi dana Rp16.612.276.000, terdiri dari belanja modal Rp605.376.000, belanja pegawai Rp6.741.437.000, dan belanja barang Rp4.197.742.000," ujarnya.

Dia menjelaskan, realisasi belanja modal Rp537.700.000 atau berkisar 88,85 persen, belanja pegawai Rp2.525.620.496 (37,45 persen), dan belanja barang Rp1.368.320.088 (32,60 persen).

Sedangkan program-program yang telah dilaksanakan sebanyak 10 item dengan biaya sebesar Rp100.002.280.000.

Pada 2015, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menargetkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp1.309.830.219 yang berasal dari sewa gedung dan bangunan Rp54.305.300, surat keterangan visa, paspor Rp681.285.000, penjualan hasil karya narapidana Rp4.150.000.

Pendapatan dan pemindahtanganan BMN lainnya Rp11.580.000, penerimaan kembali tahun lalu (pengembalian temuan hasil pemeriksaan) Rp86.959.084, pendapatan anggaran lainnya (jasa giro, pengembalian kelebihan permintaan gaji pegawai) Rp6.300.140, dan fidusia Rp470.400.000. Total Rp1.309.830.219.

Sahabuddin Kilkoda menambahkan, pagu definitif lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan kondisi keuangan negara.