Makassar (ANTARA News) - Masalah kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu strategis yang dibahas dalam Muktamar Aisyiyah ke-47 pada 2-7 Agustus di Makassar, kata Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rohima.

"Indonesia saat ini dalam kondisi darurat kanker, baik kanker payudara maupun kanker seviks, karena kedua kanker ini merupakan pembunuh perempuan nomor dua di Indonesia, tapi pemerintah masih minim perhatiannya terhadap isu kesehatan reproduksi ini," katanya di Makassar, Jumat malam.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Aisyiyah, katanya, kasus di 11 kabupaten/kota di Indonesia, anggaran APBD untuk masalah kesehatan reproduksi kurang dari 0,5 persen.

"Bahkan kalau di APBN itu tidak ada nomenklaturnya, ini masuk dalam lain-lain," katanya.

Aisyiyah telah melakukan kampanye besar-besaran untuk mempromosikan deteksi dini kanker seviks dengan test IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat), yaitu suatu metode alternatif untuk mendeteksi kanker serviks dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode deteksi lain.

"Problemnya kenapa tinggi sekali tingkat kematian karena kanker ini, biasanya karena kanker terdeteksi pada stadium tiga atau empat," ujarnya.

Sampai saat ini, kata dia, sudah sekitar 3.000 perempuan yang difasilitasi oleh Aisyiyah untuk melakukan tes tersebut.

Pihaknya juga mendesak pemerintah daerah untuk menyediakan peralatan tes IVA, dan membangun sistem rujukan jika ada perempuan yang terdeteksi menderita penyakit itu.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata dia, saat ini sudah memprihatinkan sehingga pemerintah dan Aisyiyah juga harus turun tangan.

Menurut Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Aisyah, terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, pihaknya telah menginisiasi gerakan melalui gerakan keluarga sakinah.

"Dimulai dari keluarga dan hubungan relasi yang setara dan harmonis antaranggota keluarga kita berharap kekerasan ini dapat dieliminir," katanya.

Selain itu, melalui Balai Sakinah Aisyiyah yang semacam forum berkumpul bagi ibu-ibu di kampung, para perempuan bisa datang untuk berbagi dan memecahkan masalah bersama.

"Kami juga memiliki Majelis Hukum dan HAM yang menginisiasi pusat bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum dan mendampingi hingga ke pengadilan, dan panti asuhan multifungsi yang sekaligus menjadi rumah aman bagi anak-anak korban kekerasan," katanya.

Selain kedua isu tersebut, dalam muktamar yang bertepatan dengan usia satu abad Aisyiyah itu, juga akan dibahas isu strategis lain, termasuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan berlakunya UU Desa.