Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengatasi lambannya pertumbuhan ekonomi.




Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh pemerintah sebesar 4,7% pada kuartal pertama tahun 2015 adalah revisi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen, ini merupakan pertumbuhan ekonomi paling lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 2009.




"Untuk mengatasi keadaan ini, tim ekonomi pemerintah harus bergerak cepat dengan memaksimalkan seluruh potensi belanja APBN yang dua Rp2.000 triliun lebih," kata Hafizs di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.


Hal ini untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di kuartal pertama tahun ini dengan mempercepat proses program pembangunan infrastruktur yang telah di ground breaking seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, rel kereta ganda dan bandara baru serta melibatkan penuh BUMN dan mengajak pelaku usaha swasta dalam negeri untuk terlibat dalam investasi pendanaan maupun proses pengerjaannya.




Turunnya jumlah investasi yang masuk baik dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, serta melemahnya daya beli masyarakat terutama di sektor konsumsi mengakibatkan turunnya pertumbuhan PDB Indonesia.




"Lambatnya pertumbuhan ekonomi berimbas pada turunnya ketersediaan lapangan kerja baru untuk usia produktif dan tingkat pengangguran pun meningkat karena banyak pekerja yang dirumahkan akibat pengurangan produksi perusahaan," sebut politisi PAN itu.




Efek berantai berikutnya adalah pertumbuhan kredit melambat, tingkat inflasi terus naik dalam beberapa bulan terakhir khususnya bulan Mei-Juni yang berada di level 7 persen serta berpotensi terus bergerak ke posisi psikologis sebesar 10 persen karena harga pangan semakin mahal dan terus merangkak naik.




Sisi lainnya, sebaiknya Presiden Jokowi memperhatikan figur-figur yang mengelola perekonomian nasional adalah figur yang kuat, petarung dan dipercaya pasar sehingga diharapkan timbul trust terhadap ekonomi Indonesia.




"“Tidak seperti saat ini yang sedikit-sedikit utang keluar negeri. Hal ini membuat rupiah akan semakin tertekan. Mazhab bahwa hutang luar negeri sebagai jalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi baru yang di imani dan dianut oleh pemerintah perlu dikritisi," katanya.